KONFLIK KEWENANGAN BADAN PENGUSAHA BATAM DENGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Satria Oktahade, Wira Hospita, Ren Yani

Abstract


This study aims to describe the conflict of power in the Batam free trade zone (FTZ) area. After the issuance of Law Number 53 of 1999 concerning Regional Government, the impact on the status of Batam City became the City Government of Batam. The positive effects that occur, the Batam region has two bodies that have authority in its management, namely Batam City Government to carry out the functions of government and development by involving the Batam Authority Agency (BP Batam). The dualism of management in the Batam area has resulted in a conflict of authority between BP Batam and Batam City Government, resulting in a tug of interest between political actors who have interests in the Batam area, ranging from global level, national level to local level which influence each other.

Keywords


Conflict, Free Trade Zone, Batam.

Full Text:

PDF

References


Buku

Albintani, Muchid. 2016. Berburu Rente Dipulau Batam Provinsi Istimewa Singapura dan Negara Bintan, Yogyakarta: Deepublish.

Bernard, H. Russell. 1994. Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitaif dan Kualitatif. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Batam Indonesia Free Zone Authority. 2016. Development Progress of Batam Edisi I volume XXIX.

Halim, Abd. 2014. Politik Local: Pola, Aktor dan Alur Dramatikalya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung ). Yogyakarta: LP2B.

Mas’ud, M. Mas’ud Said. 2005. Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Moleong, Lexy J. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya CV.

Vedi, Hadiz R. 2005. Dinamika Kekuasaan-Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto. Jakarta: LP3ES.

Robinson, Richard. 2012. Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Depok: Komunitas Bambu.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.

Wignosubroto, Soetandyo dkk. 2004. Pasang Surut Otonomi Daerah. Jakarta: Institute for Local Development Yayasan Tifa.

Wirawan, I.B. 2014. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. Jakarta: Kencana.

Yin, Robert K. 2005. Studi Kasus Design & Metode. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Asshiddiqie, Jimly. 2012. Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah. makalah disampaikan dalam “Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD se-Propinsi (baru) Banten” yang diselenggarakan oleh Institute for the Advancement of Strategies and Sciences (IASS).

Agussalim, Dafri. 1998. “Menelusuri Perdebatan Mengenai Konsep Kekuasaan”. JSP Vol 1 (3), Hal. 11-29.

Skripsi dan Tesis

Albintani, Muchid, Ali Yusri, Ishak. Otorita Batam Dan Reformasi Sistem Pemerintahan Di Indonesia (1997-2004), Pekanbaru: Skripsi Universitas Riau.

Effendi, Winda Rosallinda. 2016. Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Desentralisasi: Konflik Kepentingan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam Pembagian Kewenangan Daerah Kota Batam Tahun 2007-2015. Depok: Tesis Universitas Indonesia.

Yahya, Bayu Putra 2013. Dualisme Kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam dalam Pelayanan Administrasi Penanaman Modal di Kota Batam. Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada.

SITUS

www.batam.tribunnews.com

www.Batamreport.com

www.batam.batamtoday.com

www.batam.go.id.com

www.bisnis.liputan6.com

www.datin.bpbatam.go.id

www.ekbis.sindonews.com

www.kontan.co.id

www.kepri.antaranews.com

www.kepriprov.go.id

www.nasional.kontan.co.id

www.poskotanews.com

www.pu.go.id

www.tribunnews.com

www.tribunnews.com

www.rakyatmediapers.co.id

www.republika.co.id

www.youtube.com

Undang-Undang

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan PBPB Batam.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 Tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam.

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 73 Tentang Pembentukan Otorita Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1977 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Werehouse

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Kotamadya Batam Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang Ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.




DOI: https://doi.org/10.15575/jispo.v8i1.3396

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




________________________________________________________________________

P - ISSN : 2303-3169

E - ISSN : 2579-3098


JISPO is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.>

 

Published by : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Flag Counter

 

View My Stats