PERFORMANCE-BASED BUDGETING AND GOOD REGIONAL GOVERNMENT REQUIREMENTS

Cecep Wahyu Hoerudin

Abstract


The implementation of good governance is the main requirement for realizing the aspirations of the people in achieving the nation's goals. The realization of good governance in regional government without the role of budgeting is one of the important issues that must be tested. Since the promulgation of the performance-based budgeting process, all regional governments are required to have the ability to produce better financial performance and non-financial performance of local government. From these circumstances, local governments need to develop a performance-based budgeting system so that it will lead to proper, clear and tangible regional financial responsibility, implementation and development of regional government can run efficiently, effectively, cleanly, responsibly and free from corruption.


Full Text:

PDF

References


Bastian, I. (2006). Akuntansi sektor Publik, Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Effendi, S. (1996). Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan. Yoyakarta: Gajah Mada University Press.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Moeheriono. (2014). Indikator Kinerja Utama, Perencanaan Aplikasi Pengembangan. Jakarta: Rajawali Pers.

Nafarin. (2000). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.

Robinson, M., and Last, D. (2009). A Basic Model of Performance-Based Budgeting.Technical Notes and Manuals. Washington: International Monetary Fund.

Sofyan. (1996). Penganggaran Perusahaan. Lengkap. Yogyakarta: BPFE.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD.

Wahab, S. A. (2000). Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Welsh, G. A. (2000). Anggaran, Perencanaan dan Pengendalian. Jakarta: Rineka Cipta.

Young, R. D. (2003). Performance Based Budget System. USC Institute for Public Service and Policy Research.




DOI: https://doi.org/10.15575/jk.v2i2.5480

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Cecep Wahyu Hoerudin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

________________________________________________________________________

E - ISSN : 2622-6103


KELOLA is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.>

 

Published by : PUSAT KAJIAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Flag Counter

 


View My Stats