Pengaruh Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia


Kartika Shara Ningsih(1*), Aldri Frinaldi(2), Asnil Asnil(3)

(1) Universitas Negeri Padang, Indonesia
(2) Universitas Negeri Padang, Indonesia
(3) Universitas Negeri Padang, Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


Regional financial management is so important for government officials in the regions because it is a logical consequence from the perspective of management of the balance between central and regional finance. The Law also states that regional financial management must adhere to general principles, namely that it must be carried out in compliance with the regulations of the laws that have been made, economically, efficiently, effectively, transparently and responsibly with due observance of the principles of benefit to society and justice. However, events that have occurred will cause various problems that arise due to errors in the management of regional financial management that are not good, such as the use of allocated funds or spending funds that are budgeted or used inappropriately, budgets that are not absorbed optimally and a sense of responsibility for their use. irrelevant budgets that cause people's rights in various regions to not be fulfilled properly in several regions in Indonesia. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that regional financial management influences the transparency and accountability of regional financial management in Indonesia. The success of regional financial management has a direct impact on the success of regional autonomy and a large contribution to realizing good governance. The application of various existing laws and regulations related to the implementation of the concept of accountability and transparency in regional financial management is expected to create good management and side with the people.


Full Text:

PDF

References


Akbar, B. (2012). Akuntabilitas publik dan peran akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah. Dikutip dari Public Interest Research and Advocacy Center: http://www.pirac.org.

Agoes, S., Ardana, I.C. (2009). Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta: Salemba Empat.

Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Dikutip dari Jurnal Ekonomi (Online): http://ovy19.wordpress.com.

Arif, M.S., Karyana, A., Milwan. (2016). Manajemen Pemerintahan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2004). Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijkan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Halim, A. (2002). Bunga rampai manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah (Tesis). Bengkulu: Program MagisterAkuntansi Universitas Bengkulu.

Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Jurnal AKuntansi Trisakti. 7(2).

Krina L.P.L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. (2023). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (suatu kajian studi literatur manajemen keuangan daerah). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 4(4).

Ledo, D., Ayem, S. (2017). Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Kajian Bisnis. 25(2).

Mardiasmo (2004). Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Pasaribu. F.J.(2011) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara, Medan.

Rachmad, A. (2021). Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerag Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Lumajang. Ascarya Journal, 1(1).

Ramadhan, P. R. (2012). Pengaruh sumber pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Medan periode 2009 – 2011 (Skripsi). Medan: Universitas Negeri Medan.

Rofiqoh, N. (2006). Mewujudkan Good Local Governance Melalui Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Publik. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 10(1).

Werimon, S., Ghozali, I., & Nazir, M. (2007). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)”. Simposium Nasional Akuntansi X di Makassar. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Wiranto, T. (2012). Akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Dikutip dari Depkom Info: http://www.depkominfo.go.id.




DOI: https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i4.26970

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Kartika Shara Ningsih, Aldri Frinaldi, Asnil Asnil

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Ministrate: Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah
Has Been Indexed on:

Indeks Harvard    
    
      

 


Ministrate : Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International