Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga


Venti Wanti(1*), Florentina Ratih Wulandari(2)

(1) Universitas Terbuka, Indonesia
(2) Universitas Terbuka, Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah SETDA Kabupaten Purbalingga yang memiliki 2 urusan dasar yaitu Urusan Pendidikan mempunyai tugas pokok meningkatkan derajat pendidikan dan kualitas pendidikan masyarakat, melaksanakan pembangunan pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Urusan Kebudayaan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kontribusi kinerja pribadi dan kinerja kelompok para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini dilakukan pada pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, terdiri dari 40 Responden meliputi: Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Ka Subag, Kepala Seksi, Pengawas, Staf Dinas, Tenaga Kependidikan serta pamong budaya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan naturalistic untuk menemukan permasalahan atau fenomena berkonteks khusus terkait realitas sosial yang ada serta menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai ciri, karakter, model, sifat, gambaran atau tanda tentang situasi kondisi tertentu. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview/wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan study pustaka. Hasil analisis menunjukkan Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Sangat Baik sebagaimana tampak pada capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang terakumulasi dari capaian kinerja Bidang/seksi (kelompok) sebagai akumulasi/kumpulan dari capaian kinerja individu sesuai Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama yang disepakati bersama dengan atasan langsung dengan pegawai yang bersangkutan. Capaian kinerja individu menentukan capaian kinerja kelompok dan kinerja organisasi.


Full Text:

PDF

References


Agustiawan, A., & Halim, A. (2018). Dimensi-Dimensi Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 8(1), 55-63.

Ainsworth, M., Ainsworth, W. M., Smith, N., & Millership, A. (2002). Managing Performance, Managing People: Understanding and Improving Team Performance. Australia: Longman Publishing Group.

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta

Banerjee, J., & Buoti, C. (2012). General Specifications of KPIs. International Telecomunnication Union.

Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Doran, G. T. (1981). There’sa SMART way to write management’s goals and objectives. Management review, 70(11), 35-36.

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.

Karim, A., & Irawan, B. (2017). Analisis Kinerja Organisasi Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Administrative Reform, 4(1), 70-79.

Lembaga Administrasi Negara. (2006). Tantangan Utama Reformasi Birokrasi. Jakarta: LAN.

Mangkunegara, A. A. A. P. (2005). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama.

Misnawati. (2019). Implementasi Peningkatan Pelayanan Prima Pasien Rawat Jalan pada RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang. Retrieved from: http://repository.ut.ac.id/9687/1/44243.pdf diunduh 21-12-2023 23:51.

Moleong, J. J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakaya.

Kadarisman, M. (2021). Manajemen Sumberdaya Manusia. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Pasolong, H. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rafar, T. M., Fahlevi, H., & Basri, H. (2015). Pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 4(2), 64-71.

Sudarmanto. (2009). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2018), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suwitri, S. (2019). Materi Pokok Teori Administrasi. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Keban, Y. T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Wardhana, A. (2023). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Cimenyan: Media Sains Indonesia.

Waterman, R. H., Peters, T. J., & Phillips, J. R. (1980). Structure is not organization. Business Horizons, June, 14-26.




DOI: https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i4.32346

DOI (PDF): https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i4.32346.g10059

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Venti Wanti, Florentina Ratih Wulandari

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Ministrate: Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah
Has Been Indexed on:

Indeks Harvard    
    
      

 


Ministrate : Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International