Analisis Konsep Independensi dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia terhadap Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat
DOI:
https://doi.org/10.15575/am.v10i2.29601Keywords:
Sertifikasi Halal, LPPOM MUI, Independensi, ProfesionalismeAbstract
The Indonesian Ulema Council should maintain professionalism and independence when providing halal certification to ensure that the needs of Muslim consumers are met in accordance with religious teachings. Objectivity should be prioritized to avoid any subjective evaluations. The purpose of this research was to investigate the mechanism for issuing halal guarantee certification in the Processed Food Industry in West Java. Additionally, the study aimed to examine the application of the principles of independence and professionalism of the Indonesian Ulema Council in issuing Halal Guarantee Certification. The methodology employed in this research involved a qualitative approach through field research. The process for obtaining halal assurance certification starts when the Company provides written confirmation that it intends to implement SJH in accordance with the rules outlined by LPPOM MUI. Independence is not just determined by the organizational structure of an institution; expertise, field data, and appearance must also be considered. The Indonesian Ulema Council's application of the Professionalism principle in granting Halal Guarantee Certification to the food processing industry in West Java is evident in its product assessment methods. The Council has effectively coordinated with LPPOM to carry out the process appropriately and efficiently.
Majelis Ulama Indonesia senantiasa dituntut untuk menjunjung profesionalisme dan independensi dalam pemberian penetapan halal agar kebutuhan konsumen muslim dapat tetap terjaga dari hal-hal yang diharamkan menurut ajaran agama. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal pada Industri Olahan Makanan di Jawa Barat; serta penerapan prinsip independensi dan profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal diawali dengan Perusahaan menyatakan secara tertulis tujuan penerapan SJH di perusahaannya sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh LPPOM MUI. Aspek independensi tidak hanya dilihat dari kemandirian dalam penyelenggaraan suatu lembaga saja, jauh dari itu pertimbangan keahlian, data lapangan dan juga penampilan harus menjadi tolak ukur utama. Penerapan prinsip Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal pada industri makanan olahan di Jawa Barat dapat dilihat pada metode pengkajian produk industri olahan makanan. Majelis Ulama Indonesia telah mampu melaksanakan koordinasi yang baik dan tepat dengan memberikan peran ini pada LPPOM.
References
- Afroniyati, Lies. “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia.†JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 18, no. 1 (2014): 37–52.
- Almatsier, Sunita. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Azra, Azyumardi. Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hakim, Aal Lukmanul. “Dissecting the Contents of Law in Indonesia on Halal Product Assurance.†Indon. L. Rev. 5 (2015): 88.
- Kompas Cyber Media. “MUI: Urus Sertifikat Halal Paling Lama 3 Minggu.†KOMPAS.com, 20 April 2012. https://ekonomi.kompas.com/read/2012/04/20/12482436/~Bisnis & Keuangan~Ekonomi.
- LPPOM MUI. “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI.†LPPOM MUI, 2008.
- Luthans, Fred. Perilaku Organisasi. Diterjemahkan oleh Vivin Andhika Yuwono, Shekar Purwanti, Th Arie Prabawati, dan Winong Rosari. Sepuluh. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- Merlin. Wawancara dengan Owner Abon dan Dendeng Unggulan Tasikmalaya. Diwawancara oleh Neng Yani Nurhayani, 20 Juni 2018.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mudzhar, M Atho. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988. Jakarta: INIS, 1993.
- Mulyadi, dan Puradiredja. Auditing. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Salsabiila, Rohil. Wawancara dengan Pengurus LPPOM MUI Jawa Barat. Diwawancara oleh Neng Yani Nurhayani, 19 April 2018.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).