Network Policy E-Samsat in Local Revenue Office of West Java Province

Abstract

Di era digital saat ini mampu menciptakan berbagai teknologi digital yang memberikan manfaat paling penting yaitu menghubungkan antara warga negara dengan pemerintah dalam cara baru yang efisien dan efektif. Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan pegawai yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada upaya yang dapat diatasi melalui penerapan digital atau yang lebih dikenal dengan e-government. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pemerintah telah mengambil langkah untuk menerapkan digitalisasi atau e-government dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.Pada Sesungguhnya Badan Daerah Provinsi Jawa Barat masih ada penemuan permasalahan yang terjadi dalam Pelaksanaan E-Samsat antara lain dalam bentuk implementasi kebijakan, sistem, efektivitas program, dan kualitas pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara lebih rinci mengenai Kebijakan Pelaksanaan E-Samsat Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara semistruktur dan dokumentasi.Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah-langkah uji keabsahan data antara lain melalui triangulasi data dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Teori yang digunakan adalah Dimensi-Dimensi Jaringan Kebijakan oleh Frans Van Waarden (1992), yaitu Aktor , Fungsi, Struktur, Kelembagaan, Aturan Perilaku, Hubungan Kekuasaan dan Strategi Aktor