Rezza Dwi Purnama Gunawan (2026) “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Terhadap Kewenangan Perizinan Berusaha Daerah”, SIYASI: Jurnal Trias Politica, 4(1), pp. 45–57. doi: 10.15575/sjtp.v4i1.57975.