Gerakan Pemikiran Islam Kultural Sufistik di Indonesia

Abstract

Bersatunya Islam di di kehidupan manusia sejak empat belas abad yang lalu telah membangkitkan ajaran hidup yang sebelumnya statis menjadi dinamis. Eksperimen sejarah memiliki andil besar dalam mengaktualisasikan hubungan Islam dan Negara. Masyarakat Muslim menjadi agent nya. Tujuan-tujuan terpenting dalam sebuah Negera dalam Islam adalah mempertahankan integritas dan keselamatan Negara. Pemerintah yang kuat akan mampu mengambil keputusan positif bagi stabilitas Negara dan terpeliharanya Agama. Dalam tulisan ini akan dijelaskan pola hubungan antara Islam dan Negara dalam diskursus politik Islam, berkaitan dengan isu pluralisme dan ideologi politik aliran serta dinamika politik Islam dalam konteks keindonesiaan.

Tipologi pemikiran politik Islam dalam catatan sejarah dapat dilacak dari peristiwa sejarah dan bukti-bukti yang otentik.  Munawir Sjadzili menjelaskan dalam bukunya Islam dan Tata Negara bahwa ada tiga tipologi. Pertama, golongan yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang universal dan kaffah, sehingga agama besar ini turut mengatur urusan politik dan ketatanegaraan. Kedua, golongan yang menyatakan bahwa politik dan negara adalah sesuatu yang terpisah dari Islam, maka keduanya harus dipisahkan satu sama lain. Ketiga, kendati agama tidak secara rinci menjelaskan aturan yangberkenaan dengan urusan politik dan ketatanegaraan, tetapi di dalamnya terdapat seperangkat prinsip dan peraturan yang berkenaan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Perkembangan politik Islam di Indonesia senantiasa menjadi pusat perhatian yang menarik, baik di dalam maupun luar negeri. Terlebih lagi, fenomena desakan penerapan syariat Islam dan amandemen Pasal 29 UUD 1945 belum juga selesai diperbincangkan dan diperjuangkan oleh sebagian ormas dan partai yang berasaskan Islam.Perpecahan dan konflik di tubuh PPP, PKB, PAN, dan PBB belum lama ini adalah fakta yang tak terbantahkan. PPP dan PBB yang pernah mengharamkan pemimpin wanita, namun setelah diberi jatah kekuasaan menjadi diam, menunjukkan bahwa dalam politik umat Islam hanya dijadikan bumper kekuasaan elite partai.

Kesimpulan dari pembahasan ini, Pertama, bahwa berbeda dengan pemikiran politik Islam klasik dan pertengahan yang homogen dan realis dengan kekuasaan yang ada akibat realitas politiknya yang menghendaki hal itu, maka pemikiran politik Islam modem beragam dan mengalami perkembangan mengagumkan.Kedua, fragmentasi politik Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya partai politik Islam. Ketiga, gerakan Islam kultural dalam konstelasi politik Indonesia ditunjukan dengan adanya kaukus partai Islam dan partai berbasis massa umat Islam dalam pesta demokrasi di Pemilu tahun 1999 dan 2004.