IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BANDUNG

Asep Hidayat, engkus engkus, Hasna Afra. N

Abstract


This research aims to know the strategy of the Government in the implementation of the programme of PTSL and to find out how big a success rate of Program execution PTSL in Bandung. The results showed that the Government strategy of Bandung Bandung in BPN through program implementation through the preparation of PTSL ripe includes socialization, the determination of the location, planning effort, and the establishment of the Committee ajudikasi acceleration, training and outreach. The success rate of execution of PTSL in Bandung from the target amount of the targeted land certificate 93,000 just 7,234 certificates or reached only 7.78% of the data that researchers get. This is caused by a number of working groups, the situation is not comparable with the volume so that the targets set in the achievement of the targets still not be met.


Article metrics

Abstract views : 14 | PDF views : 1

Full Text:

PDF

References


Engkus. (2017). Administrasi Kepegawaian Indonesia Pada Sektor Publik (Dalam Pendekatan Aparatur Sipil Negara). Bandung : FISIP UNPAS PRESS.

Harsono, Budi. (2009). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatam

Keban, Yeremias T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gavamedia

Moleong, M.A. (2011) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung :Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. (2014.)Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Prastowo, Andi. (2010). Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: DIVA Press

Siahan, M.P. (2003). Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Jakarta: Rajawali Pers

Sinambela, Lijan P. (2006). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara

Soemihardjo, Soedjarwo (2009). Mengkritisi Undang-undang Pokok Agraria. Meretas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional. Jakarta: Cerdas Pustaka

Subarsono, A.G. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

-------------------. (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta

Supriadi. (2010). Hukum Agraria. Cet IV. Jakarta : Sinar Grafika

Urip Santos. (2009). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cet.V. Jakarta : Kencana

Usman & Akbar. (2009). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara

Waskito dan Hadi Arnowo. (2015). Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan). Jakarta Timur : Media Adji Internasional

Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Edisi Revisi. Jakarta : Buku Kita

Jurnal

Andi Armansyah Akbar (2017). Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Penyertipikatan Tanah

Skripsi

Dimas Yoga Pangestu (2016). Evektifitas Proses Dalam PRONA (Program Nasional Agraria) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.

Eko Budi Wahyono (2017). Implementasi Regulasi Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Muhammad Iqbal (2016). Evektifitas Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.

Engkus.(2017) “Implementasi Undang-undang Perdagangan : Implikasinya Dalam Kebijakan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat”dalam Jurnal LITIGASI 18 (1). pp. 1-144. Bandung: UNPAS Bandung.

Engkus.(2017) “Budaya Panengen Sebagai Representasi Simbolik Kepemimpinan Desa Cikalong” dalam Jurnal Ilmiah seni dan budaya Panggung Vol.27 No.2 Juni 2017.Bandung:ISBI Bandung.

Engkus. (2017). “Perilaku Narsis Pada Media Sosial Di Kalangan Remaja Pelajar dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Bandung Timur”.Dalam Jurnal Penelitian Komunikasi Vol 20 No 2 Desember 2017:Bandung: BPPKB Bandung.

Chotim, E. R. (2018). KEBIJAKAN BANDUNG TRANSIT AREA (BTA) UNTUK PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA. TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial, 1(1), 33-57.

Sari, A. L. (2017). THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 1-23.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadasteral Berlisensi

Internet

http://abdiprojo.blogspot.co.id/2010/04/model-model-impementasi-kebijakan_05.html (Tanggal 12 Agustus 2012)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline 1.3, http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/(tanggal 10 November 2016)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


________________________________________________________________________

E - ISSN : 2615-5028


TEMALI is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.>

 

Published by : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Flag Counter

 

View My Stats