PENDAMPINGAN PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF BAGI MASJID-MASJID DI WILAYAH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT
DOI:
https://doi.org/10.15575/jak.v3i1.7730Keywords:
Pendampingan, Tanah Wakaf, Akta Ikrar Wakaf.Abstract
Abstrak
Praktik wakaf yang terjadi saat ini belum berjalan tertib dan efisien. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang muncul seperti: belum disertipikatkannya tanah wakaf yang dijadikan objek wakaf, atau seorang wakif yang telah melakukan ikrar wakaf secara lisan dihadapan ahli waris dan perangkat desa, tetapi belum melakukan ikrar wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat. Inilah yang terjadi di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Terdapat ± 11 (sebelas) masjid dari total 36 (tiga puluh enam) masjid yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. Kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan serta kesadaran masyarakat mengenai Akta Ikrar Wakaf yang menjadi alasan untuk dilakukannya pendampingan secara langsung. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode PAR (Participatory Action Research). Tujuan pendampingan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Akta Autentik seperti Akta Ikrar Wakaf dan sertipikat tanah wakaf khususnya bagi masjid-masjid di Kecamatan Rasau Jaya. Kegiatan pendampingan ini juga memberikan solusi atau penyelesaian terhadap konflik yang berkaitan dengan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya. Hasil pendampingan dapat dijadikan acuan teoritis dan praktis dalam pembuatan Akta Ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, seperti: memberikan kepastian hukum tanah wakaf yang ada di Kecamatan Rasau Jaya sehingga digunakan dengan aman tanpa adanya sengketa di kemudian hari, munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf, serta sosialisasi dan pelayanan yang optimal dapat diberikan kepada masyarakat melalui peran dan jabatan masing-masing Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Kantor Urusan Agama (KUA) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya.
Abstract
The practice of waqf that has not occurred in an orderly and efficient manner. This is due to problems that arise such as: the non-certification of waqf land which is used as the object of waqf, or a waqif who has made a pledge of waqf verbally before the heirs and village officials, but has not made a pledge of waqf to the Deed of Pledge Endowcement Officer (PPAIW) in The Local Religious Affairs Office. This is happened in Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency. There are ± 11 (eleven) mosques out of a total of 36 (thirty-six) mosques that do not yet have the Endowment Pledge Deed. Lack of understanding and ignorance and public awareness about the Deed of Pledge of Waqf which is the reason for direct assistance. The approach in this study uses the PAR method (Participatory Action Research). The purpose of this assistance is to provide an understanding of the importance of authentic deeds such as the Pledge of Endowments and certificates of waqf land especially for mosques in Rasau Jaya District. This assistance activity also provides a solution or resolution to conflicts related to the Endowment Land Certification in Rasau Jaya District. The results of the assistance can be used as a theoretical and practical reference in making the Deed of Waqf Pledge and endowment land certification, such as: providing legal certainty of the waqf land in Rasau Jaya District so that it is used safely without any dispute in the future, the emergence of community awareness of the importance of waqf, Deed of Pledge Endowment (AIW) and endowment land certificates, as well as optimal socialization and services can be provided to the public through the roles and positions of each of the Acting Officials of Endowment Pledge Acts (PPAIW), The Religious Affairs Office (KUA) and The District National Land Agency (BPN) Kubu Raya.
References
Abdul Halim, 2005, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press.
Agus Afandi, dkk. 2015, Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing), Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.
Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan.
Fikri, D. F., & Noor, A., 2012, Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia (Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual). Al-Ahkam, 22(1), 43-60.
Hamzani, A. I., & Mukhidin, M., 2016, Perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(2), 159-177.
Juyaha S. Praja, 1995, Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya, Bandung: Yayasan Piara.
M. Kasiram, 2010, Metodologi Penelitian: Refleksi pengembangan pemahaman dan penguasaan metodologi penelitian. Malang: UIN MalikiPress.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
R. Djatnika, 1982, Wakaf Tanah. Surabaya: al-Ikhlas.
Soerjono Soekanto, dkk., 1988, Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum. Jakarta: PT. Bina Aksara.
Suparman Usman, 2005, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Darul Ulum.
Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Wadjdy, Farid dan Mursyi, 2007, Wakaf dan Kesejahteraan Umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Yuliana Mirwati, 2016, Wakaf tanah ulayat dalam dinamika hukum Indonesia. Rajawali Pers.
Zulfirman, 2003, Wakaf Dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Makalah Seminar Internasional Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat, Diselenggarakan di Medan tanggal 6-7 Januari 2003.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Open Access
Journal Al-Khidmat is a national peer-reviewed and open access journal that publishes significant and important research from all area of Community Engagement.
This journal provides immediate open access to its content that making research published in this journal freely available to the public that supports a greater exchange of knowledge.
Copyright
Submission of a manuscript implies that the submitted work has not been published before (except as part of a thesis or report, or abstract); that it is not under consideration for publication elsewhere; that its publication has been approved by all co-authors. If and when the manuscript is accepted for publication, the author(s) still hold the copyright and retain publishing rights without restrictions. Authors or others are allowed to multiply the article as long as not for commercial purposes. For the new invention, authors are suggested to manage its patent before published.Â
Disclaimer
No responsibility is assumed by publisher and co-publishers, nor by the editors for any injury and/or damage to persons or property as a result of any actual or alleged libelous statements, infringement of intellectual property or privacy rights, or products liability, whether resulting from negligence or otherwise, or from any use or operation of any ideas, instructions, procedures, products or methods contained in the material therein.
