Implementasi Kebijakan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Dinas Pertanian Kabupaten Garut

Implementasi Kebijakan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Dinas Pertanian Kabupaten Garut

Authors

  • Nurhasyifa Febrianti Universitas Pasundan
  • Titik Nurbiati
  • Tommy Wijaya
  • Andre Ariesmansyah

DOI:

https://doi.org/10.15575/kl.v6i2.51796

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Alsintan, Kelompok Tani, Pertanian

Abstract

Ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian. Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian sehingga memerlukan dukungan kebijakan penyediaan sarana pertanian yang memadai. Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Garut berperan sebagai tempat utama yang mengelola penyediaan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di berbagai wilayah Kabupaten Garut. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Kecamatan Cisurupan, karena memiliki jumlah kelompok tani yang banyak dan aktivitas pertanian yang intensif, sehingga kebutuhan terhadap alsintan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyediaan alsintan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut dengan fokus di Kecamatan Cisurupan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori George C. Edwards III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian  menunjukkan implementasi kebijakan berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas yang perlu diperbaiki agar pelayanan lebih optimal.

References

Astuti, H. D., & Saputra, E. (2021). BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Modrat, 7(2), 177-184.

Fathoni, M. D., & Nurhayati, Y. (2015). ASPEK PENTING DISPOSISI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERKOTAAN. Prosiding Konferensi Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan (KNPML), 1(1), 1-13.

Gustian, V., Lubis, M., & Hasanuddin, H. (2020). Hubungan Moral Kerja dan Locus Kendali dengan Komitmen Organisasi Widyaiswara. Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi, 2(2), 153-167. doi:https://doi.org/10.31289/tabularasa.v212.309

Hanggana, Sri, 2017, “Analisis Kelemahan Regulasi Poktan, Gapoktan, Upja, Dan Lkm-A. Dalam Peningkatan Pendapatan Petani”. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 15 No. 2, hh. 137-149 DOI: http://dx.doi.org/10.21082/akp.v15n2.2

Jumroh, J., & Pratama, M. Y. J. (2021). Implementasi pelayanan publik: Teori dan praktik. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.

Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik dalam perspektif administrasi publikdi Indonesia. In CV. Dharma Persada

Nugroho, R. (2023). Public Policy 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Bupati Garut Nomor 227 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Rincian Tugas Jabatan di Lingkungan Dinas Pertanian

Portal Pemerintah Kabupaten Garut. (2022, 05 Januari). Perekonomian Kabupaten Garut dari tahun ke tahun. Diakses tanggal 15 Juli 2025, dari https://api.garutkab.go.id/page/pertanian

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suhendri, S., & Sari, N. (2023). ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID-19 DI DESA SUNGAI ARA. Jurnal Landmark, 4(2), 1-13.

Sukoco, W., Lubis, M., & Hasanuddin, H. (2020). Hubungan Leader Member Exchange dan Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi pada Tenaga Pendidik Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi, 2(2), 168-181

Downloads

Published

2025-12-31
Loading...