Penguatan Innovation Capability dalam Implementasi Smart Government

Abstract

Transformasi digital pemerintahan menuntut organisasi publik tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan, menyesuaikan, dan mempertahankan inovasi secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran innovation capability dalam implementasi dan keberlanjutan smart government, serta mengidentifikasi implikasinya bagi pengembangan Program Studi Administrasi Publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, serta Jurusan Administrasi Publik Universitas Terbuka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan qualitative content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart government tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi dan infrastruktur digital, tetapi juga oleh kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antarunit, budaya organisasi, pembelajaran, kolaborasi, serta pelembagaan inovasi ke dalam kebijakan dan proses kerja. Kota Bandung memiliki kekuatan pada keragaman layanan digital dan pengalaman inovasi, tetapi masih menghadapi tantangan integrasi sistem dan konsolidasi aplikasi. Kabupaten Sumedang menunjukkan pemanfaatan teknologi yang kuat untuk koordinasi pemerintahan dan pemantauan kinerja, namun masih memerlukan penguatan pemerataan kapasitas digital hingga tingkat kecamatan dan desa. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa pengembangan Program Studi Administrasi Publik perlu diarahkan pada penguatan materi pemerintahan digital, inovasi sektor publik, analisis data, manajemen perubahan, dan pembelajaran berbasis kasus agar lulusan lebih responsif terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan kontemporer.