Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan


Diki Suherman(1*), Yogi Suprayogi Sugandi(2), Mohammad Benny Alexandri(3)

(1) Universitas Padjajaran, Indonesia
(2) Universitas Padjadjaran, Indonesia
(3) Universitas Padjadjaran, Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi Quadruple Helix dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan, mengingat pembentukan kabupaten tersebut sudah sangat lama berusaha dibentuk namun kenyataannya hingga kini belum disahkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan model interactive yang terdiri dari reduksi data, display data dan pemaparan hasil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat aktor-aktor yang berkolaborasi secara Quadruple Helix untuk mendukung Pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan, yang memiliki peran yang berbeda dalam mencapai tujuan yang sama untuk membantu mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Penelitian kolaborasi Quadruple Helix ini dilihat dari 4 aktor politik yang memiliki kekuasaan dan pengaruh paling signifikan terhadap proses pembentukan kabupaten ini. Aktor yang dimaksud yaitu dari kalangan akademisi Garut Selatan (academian), Pelaku Usaha di Garut Selatan (businessmen), Tokoh masyarakat/Presidium masyarakat Garut Selatan (civil society) dan Pemerintah Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat (government). Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Pusat sebagai pemangku kebijakan tertinggi memasukkan pembahasan pembentukan Daerah Otonomi Baru sebagai agenda kebijakan yang diprioritaskan untuk membantu menjalankan kewenangan pusat dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 


Keywords


Quadruple helix, aktor politik, daerah otonomi baru

Full Text:

PDF

References


Alexandri, M. B., Pragiwani, M., & Laiela, D. (2017). Performance of Sharia Mutual Fund: The Analysis of Asset Allocation in Indonesia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(3), 163–169. https://doi.org/10.5901/mjss.2017.v8n3p163

Asmaria, A., Dewi, L. K., & Akbar, M. F. (2020). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Gemma Tapis Berseri Di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Khazanah Sosial, 2(1), 1–14.

Athahirah, A. U., & Lambelanova, R. (2019). Kesiapan Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” Di Provinsi Sumatera Barat. Sosiohumaniora, 21,(1), 58–64. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14363

Basyir, A. (2014). The Importance of Academic Script in the Statutes Formatting To Realize Aspirasional and Responsive. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 285–306.

BPS. (2018). Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut.

Djuwendah, E., Hapsari, H., Renaldy, E., & Saidah, Z. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Garut. Sosiohumaniora, 15(2), 211–221. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5744

Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Khazanah Hukum, 2(3), 92–99.

Hakim, A. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM FEKON), 4,(1), 843–857.

Harsasto, P. (2012). Desentralisasi dan Kerjasama Pemerintah-Swasta. Forum, 40(1), 1–6.

Heldi, H., & Zelika, Y. Z. (2020). Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 2(1), 48–60.

Herlintati, H., Kusumastuti, H., & Akbar, M. F. (2020). Kemampuan Aparat Pemerintahan Kelurahan dalam Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan di Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 2(1), 13–34.

Karangtri, A. M. (2019, September). Masyarakat Garut Selatan Inginkan Percepatan Pemekaran. Kompas.Com.

Maman, Kartini, D. S., & Yuningsih, N. Y. (2016). Agenda Setting Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Cosmogov (Jurnal Ilmu Pemerintahan), 2,(1), 67–94.

Miftah, A. Z., Sugandi, Y. S., & Sukarno, D. (2019). IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS KUALITAS PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG. Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara, 7(1), 91-104.

Mulyana, S., & Sutapa, S. (2014). Peningkatan kapabilitas inovasi, keunggulan bersaing dan kinerja melalui pendekatan quadruple helix: Studi pada industri kreatif sektor fashion. Jurnal Manajemen Teknologi, 13(3), 304–321.

Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Khazanah Hukum, 2(2), 73–81.

Okparizan, O., Sumaryana, A., Muhafidin, D., & Sugandi, Y. S. (2019). Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Desa : Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan. MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 8(1), 9. https://doi.org/10.32663/jpsp.v8i1.773

Rachaju, K. (2019). Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Membangun Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Pedesaan. Sosiohumaniora, 21,(1), 17–21. https://doi.org/DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11974

Ramdhani, H. (2020). Peran Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon. Jurnal MODERAT, 6, 1–13.

Ranga, M., & Etzkowitz, H. (2013). Triple Helix systems: an analytical framework for innovation policy and practice in the Knowledge Society. Industry and Higher Education, 27(4), 237–262.

Sadhana, K. (2011). Realitas Kebijakan Publik. Universitas Negeri Malang (UM PRESS).

Santika, R. H., Santosa, B., & Mahmudi, H. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah), 3,(1), 15–23.

https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.24905/jip.v3i1.868

Suherman, D. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/Kep. 528. Admrek/2015 terhadap Efektivitas Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Suherman, D. (2020a). Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung. Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 2(1), 75–86.

Suherman, D. (2020b). Penyelenggaraan E-Goverment di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 12(2), 101–111.

Sulaksono, H. (2018). Roadblock Implementasi Peran Quadruple Helix dalam Upaya Meningkatkan Kapabilitas Inovasi dan Keunggulan Bersaing. STIE Mandala, 366–381.

Suminar, J. R., Mariana, D., & Paskarina, C. (2007). Studi Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Garut Bagian Selatan. Laporan Penelitian, Peneliti Muda UNPAD, Lembaga Penelitian UNPAD.

Syarifudin, D., & Herlina, E. (2011). Analisis Kemandirian Kinerja Kewilayahan Garut Selatan Menjadi Wilayah Otonomi Baru (DOB) : Studi Pemekaran Daerah Garut Selatan di Kabupaten Garut. Jurnal Pemasaran Dan Sumberdaya Manusia, 13(2), 49–66.

Tilano, F., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. 1–18.

Tryatmoko, M. W. (2016). Problematika Penggabungan Daerah. Jurnal Penelitian Politik, 8(2), 1–12.

Wahyu, S., & Hana, L. (2017). The Quadruple Helix Model: Enhancing Innovative Performance Of Indonesian Creative Industry. International Journal of Scientific & Technology Research, 6(11), 90–94.

Widaningsih, M. (2017). Roadmap Pengembangan Penanaman Modal Wilayah Garut Selatan Kabupaten Garut. Majalah Ilmiah Bijak, 14(02), 1–13.




DOI: https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.11197

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Diki Suherman, Yogi Suprayogi Sugandi, Mohammad Benny Alexandri

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Flag Counter


1th Floor, Building of FISIP

Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614

E-mail: journalpoliticon@uinsgd.ac.id

 

Lisensi Creative Commons

POLITICON : Jurnal Ilmu Politik  are licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International