Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya

Engkus Engkus, Nanang Suparman, Fadjar Trisakti, Firda Lestari

Abstract


Masalah utama dalam penelitian ini adalah partrisipasi pemilih pada pemilhan kepada daerah di kabupatyen Tasikmalaya menurun. Hal ini dimungkinkan karena ketiadaan calon yang memiliki potensi kekuatan yang besar untuk menyaingi calon tunggal tersebut, adanya kekosongan hukum (Rechtvacum) dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang diikuti oleh calon tunggal yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada, partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah di daerah tertentu tidak dapat terlaksana dan ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Asosiatif. Hasil perhitungan yang diperoleh terhitung dimensi ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan Kebijakan Penetapan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan demikian disimpulkan bahwa masih belum optimalnya beberapa indikator dari dimensi implementasi kebijakan seperti karakter agen pelaksana penyelenggara yang secara langsung mempengaruhi partisipasi masyarakat partisipasi, lalu dalam komunikasi dan cara pelaksana memberikan sikap dalam menerima hasil dari penyelenggaraan yang belum sesuai dengan apa yang masyarakat rasakan.

Keywords


Kebijakan Mahkamah Konstitusi, Calon Tunggal, Partisipasi Masyarakat

Full Text:

PDF

References


Buku

Agustino, Leo. (2006). Politik dan Kebijakan Publik, Bandung : AIPI Bandung.

Agustino, Leo. (2012). Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi 2, Jakarta : Salemba Humanika.

Budiardjo, Miriam. (2008). Partisipasi Politik dan Partai Politik, Jakarta : Gramedia

Widiasarana Indonesia------------. (2013). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. (2009). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta : Kencana.

Engkus. (2017). Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. LITIGASI. [Online] 18(1), 2442-2272. Available from:doi:pISSN 0853-7100, e-ISSN:2442-2274.

Harahap. Abdul Asri. (2005). Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada, Jakarta : Cidesindo

Keban. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu, Jakarta : Gava Media.

Michael Rush dan Philip Althoff. (2008). Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Rajawali Pers.

Mubarok, M. Mufti. (2005). Suksesi Pilkada Jurus Memenangkan Pilkada Langsung, Surabaya : Java Pustaka Media Utama.

Nasucha, Chaizi. (2004). Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktek, Jakarta : Grasindo.

Novita, Polina Sitompul. (2007). Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat. (Skripsi). Universitas Sumatera Utara Medan.

Pasolong, Harbani. (2012). Metode Penelitian Administrasi Publik, Bandung. Alfabeta.

Pasolong, Harbani. (2014). Teori Administrasi Publik, Bandung. Alfabeta.

Rakhmat. Jalaluddin.(2006). Komunikasi Politik Khalayak dan Efek, Bandung: Remaja Rosdakarya

Roni, Effendi. (2013). Pengaruh Sosialisasi Pemilukada KPUD Provinsi Jawa barat dalaM Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Bandung pada Pilgub Provinsi Jawa Barat Periode 2012-2018.( Skripsi).Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Samuel. P. Huntington dan Joan Nelson. (1994). Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta : Rineka Cipta.

Silalahi. Ulber. (2012). Metode Penelitian Sosial, Bandung : Rafika Aditama.

Sorensen. George. (2003). Demokrasi dan Demokratisasi, Yogyakarta : Pelajar.

Sugiyono. (2010). Statistik Untuk Penelitian, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Administratif, Bandung: Alfabeta.

Suharizal.(2012). Pemilukada; Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Suparman, N. (2017) Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.[Online]. Available from:doi:10.24258/jba.v13.274.

Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Widya Sarana

Syafiie, Inu Kencana. (2001). Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung, : Refika Aditama

Tanzeh. Ahmad. (2009). Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta : Penebit Teras.

Thoha. (2005). Birokrasi Politik di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wahab, Solichin. (2012). Analisis Kebijakan, Formulasi ke Penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta : Bumi Aksara.




DOI: https://doi.org/10.15575/politicon.v1i1.5363

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Engkus Engkus, Nanang Suparman, Fadjar Trisakti, Firda Lestari

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag Counter

 

 

1th Floor, Building of FISIP
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Handphone: +6282176562270

E-mail: journalpoliticon@uinsgd.ac.id

 

Lisensi Creative Commons

POLITICON : Jurnal Ilmu Politik  are licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International