ANALISIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMEDANG: PERAN AKTOR DAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PANDANGAN ISLAM

Authors

  • Muhammad Nuruddien Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
  • Yulia Fithriany Rahmah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

DOI:

https://doi.org/10.15575/prestise.v3i2.33689

Abstract

Peran desentralisasi kebijakan fiskal dan pengelolaan daerah sangat penting dalam pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengkaji pandangan Islam tentang peran pemerintah daerah dan kebijakan fiskal di Kabupaten Sumedang. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena atau konteks tertentu daripada pengukuran variabel atau hubungan secara kuantitatif. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang. Implementasi kebijakan fiskal meningkatkan kesadaran pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah, mereka harus mengadopsi konsep maslahat mursalah. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam kebijakan fiskal, pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang harus berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem kebijakan fiskal.

References

Aini, I. (2021). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 17(2), 43–50. https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798

Alvaro, R. (2022). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dbh, Dan Belanja DaerahTerhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten DaerahTertinggal. Jurnal Budget, 7(2), 256–276.

Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(1), 67–79. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490

Astuti, D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat. Jurnal Ensiklopedia, 3(1), 193–205.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 15(1), 149–163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

Dwiyanti, S., Wahyudi, A., Wahyu, A., Setianto, E., Studi, P., & Ekonomi, M. (2023). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 23(1), 109–118. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955

Hisbullah. (2021). Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Persepektif Hukum Tata Negara Islam. Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, 2(September), 717–731.

Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah, 6(2), 81–91. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123

Nasution, E. M. dkk. (2006). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Kencana.

Nuwun, P., Whinarko, J., & Supanji, S. (2019). Studi Empiris: Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan), 4(2), 13–25. https://doi.org/10.31002/rak.v4i2.1951

Pasaribu, K. (2021). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kec. Garoga.

Pujiati, A. (2006). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 13(July), 61–70. https://doi.org/10.20885/vol13iss2aa221

Rahim, A., Alamsyah, S. A., Hasanudin, Abidin, I., & Mamat. (2023). The Role Of Local Government In Implementing Good Governance Islamic Perspective. Manajemen Studies & Entrepreneurship Journal MSEJ, 4(3), 2379–2385.

Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. OECONOMICUS Journal of Economics, 1(1), 21–48. Lilik Rahmawati

Ritonga, P., Shabri, M., & Majid, A. (2023). Kebijakan Fiskal dari Perspektif Islam Fiscal Policy from an Islamic Perspective. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 23(1), 153–164.

Rochmansjah, H. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2nd ed.). Fokusmedia.

Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. PT Raja Grafindo Persada.

Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi. Ghalia Indonesia.

Siagian, R. A. (2010). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah (studi kasus propinsi jawa barat). Universitas diponegoro semarang.

Sukirno, S. (2006). Makkro Ekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo Persada.

Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(2), 98–114. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666

Taruna, A. (2018). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Wasith, J. Al, Studi, J., & Islam, H. (2016). Landasan Konseptual Otonomi Daerah Dalam Perspektif Islam. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 1(2), 81–106.

Zaman, N., Syafrizal, Chaerul, M., Purba, S., Simarmata, E., Basma, E., Koesriwulandari, S. E., & Hastuti, P. (2021). Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat. Kita Menulis.

Zarkasyi, an, Digdowiseiso, K., Pascasarjana Universitas Nasional, S., & Author, C. (2023). Analysis of Fiscal Decentralization of Bulukumba. Management Studies and Entrepreneurship Journal, 4(4), 4428–4434. http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

Downloads

Published

2023-12-31

Issue

Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis

Section

Articles

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).