Peranan Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Pengaduan Masyarakat Miskin

Authors

  • Muhammad Fikri Fadhilah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati
  • Deden Sumpena Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati
  • Aliyudin Aliyudin Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati

DOI:

https://doi.org/10.15575/tamkin.v10i1.28310

Keywords:

Cibiru Wetan, Masyarakat Miskin Pusat, Kesejahteraan Sosial

Abstract

Kemiskinan menjadi masalah yang serius di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun pada kenyataan masih terjadi ketimpangan karena program yang tidak tepat sasaran. Maka dibentuklah lembaga Pusat Kesejahteraan Sosial untuk memudahkan masyarakat miskin menjangkau pelayanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program, upaya dan hambatan, serta hasil pelaksanaan program dalam pelayanan dan pengaduan masyarakat miskin di Desa Cibiru Wetan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan program Puskesos diantaranya, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat seperti Bansos, BPNT, dan Bantuan Rawan Pangan. Adapun hambatannya masih ada masyarakat yang berhak mendapat bantuan namun tidak terdata dan masyarakat yang tidak lengkap berkas administrasi dalam melaksanakan pengaduan. Upaya puskesos diantaranya, memverifikasi data masyarakat dengan turun langsung ke lapangan. Hasil dari program Puskesos yaitu adanya tempat pelayanan sosial dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan sosial dan hak sosial yang mereka miliki.

References

Adi, I.R. (2013). Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Andarmoyo, S. (2012). Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Baskoro, W. (2005). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Setia Kawan.

BPS & Depsos. (2002). Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002. Jakarta: BPS

Khairuddin. (2002). Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Liberty

Sholehah, D. M (2019). Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Pada Masyarakat Desa. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Moenir. (1992). Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: Bumi Aksara.

Pedoman Umum P2KP, Edisi Revisi September 2004, Penerbit Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta. Diakses tanggal 14 Februari dari https://www.yumpu.com/

Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, di akses pada 14 Februari 2023 dari https://kemensos.go.id/

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, diakses pada 14 Februari 2023 dari https://www.regulasip.id/

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 , diakses pada 14 Februari 2023 dari https://peraturan.bpk.go.id/

Poerwadarminta, W.J.S. (1995). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT.Balai Pustaka

Setiawan, A. I. (2012). Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad’u. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 6(2), 349-350.

Setiawan, H. (2017). Manajemen Komunikasi Dompet Ummat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 11(1), 90.

Simanjuntak. 2008. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Jakarta: LAN RI

Poltak, S. L. (2006). Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Solong & Yadi. A. (2021). Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Deepublish

Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama

Sukoco, D.H. (1991). Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongan. Jurnal KOPMA STKS. Bandung.

Suriyanti. A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makasar. Skripsi. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar

Suryadi. (2010). Penanganan Keluhan Publik Pada Birokrasi Dinas Perijinan. 23(2) 293.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002) Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ke 2 edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.

Torsina. (1987). Upaya dan Tujuan Guru. Bandung: Ghalia indonesia.

Downloads

Published

2025-01-15