Pancasila dalam Politik Pencitraan di Indonesia

Lutfi Fahrul Rizal

Abstract


This study aims to measure the level of appreciation and practice of the values of Pancasila as the ideology of the Indonesian nation as a whole so that the values in it can really be applied in the life of the nation and state. This research uses a normative-empirical method, namely by combining legal research methods that not only view the law as a prescriptive and applied discipline but also have a descriptive nature based on the reality of the development of law itself in society. There are several phenomenal events that are closely related to Pancasila, where these events illustrate that noble values that are actually respected and upheld are still vulnerable to being exploited by their sensitivity by some groups for imaging purposes without paying attention to the noble values of Pancasila. Pancasila is vulnerable to being used as a political commodity so that certain groups feel that it is Pancasilaist and other groups are not Pancasilaist. The results of this study provide an indication that all groups should be able to place Pancasila as an ideology in the nation and state and become a joint evaluation in revitalizing the noble values contained in Pancasila as the basic rules, guidelines, and philosophy of life of the Indonesian nation that must be practiced as the embodiment of Bhineka Tunggal Ika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia secara utuh, sehingga nilai-nilai di dalamnya benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu dengan cara melakukan penggabungan metode penelitian hukum yang tidak hanya memandang hukum sebagai disiplin yang bersifat preskriftif dan terapan, namun sekaligus bersifat deskriptif yang didasarkan pada kenyataan perkembangan hukum itu sendiri di masyarakat. Ada beberapa peristiwa fenomenal yang erat hubungannya dengan Pancasila, di mana peristiwa ini memberi gambaran bahwa nilai-nilai luhur yang sejatinya dihormati dan dijunjung tinggi masih rentan dimanfaatkan sensitivitasnya oleh sebagian kelompok untuk kepentingan pencitraan tanpa memperhatikan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila rentan dijadikan sebagai komoditas politik, sehingga meng­anggap bahwa golongan tertentu merasa Pancasilais dan kelompok lain tidak Pancasilais. Hasil penelitian ini memberikan petunjuk bahwa seharusnya semua kelompok dapat menempatkan Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara, dan menjadi evaluasi bersama dalam merevitalisasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai aturan dasar, pedoman dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang harus diamalkan sebagai perwujudan Bhineka Tunggal Ika.


Keywords


Pancasila; politik; pencitraan

Full Text:

PDF

References


Adhi Wahyu Nugraha, Cahyo Budi Utomo. “Peristiwa 03 Oktober 1945 Di Kota Pekalongan (Analisis Dampak Sosial & Dampak Politik).” Journal of Indonesian History 7, no. 1 (2018): 83.

Akbar, Irwan Ahmad. “Dinamika Kasus Penistaan Agama Di Indonesia (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan Dan UU Penodaan Agama).” Qof 3, no. 1 (2019): 89–105. https://doi.org/10.30762/qof.v3i1.1068.

Anshari, Endang Saifuddin. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959). Gema Insani Press, 1997.

Editor. “‘Jaya Maritimku Jayalah Indonesiaku.’” In Jaya Maritimku Jayalah Indonesiaku, h. 4-5. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.

Miftah, Muhammad Mustaqim dan Muhamad. “Tantangan Negara-Bangsa (Nation-State) Dalam Menghadapi Fundamentalisme Islam.” Jurnal Addin Volume 9 N, no. h. 87 (2015).

Oliver, J. “Tragedi Salah Paham Antara Suku Lampung Dengan Suku Bali Di Lampung Selatan (Studi Kasus : Konflik Antar Suku).” Hilos Tensados 1, no. (2019): 96.

Renan, Ernest. Apakah Bangsa Itu?,. Jakarta: Alumni, 1994.

Reno Wikandaru. “Landasan Ontologis Sosialisme.” Jurnal Filsafat Volume 26 (2016): h. 113.

Rizal, Lutfi Fahrul. “(De) Sentralisme Kekuasaan: Kedudukan Pemimpin Terhadap Kasus.” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Volume 10 (2016).

———. “Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI dan POLRI) di indonesia ditinjau dari demokrasi dan ham.” Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Volume 9 N (2015): 288–316.

———. “Parliamentary Dan Presidential Threshold: Dalam Tokritik Politik Islam Kontemporer.” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 11, no. 1 (2019): 137–50. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4856.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 N (2014): 26.

Syarif, Mujar Ibnu. “Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945.” Jurnal Cita Hukum Volume 4 N (2016): h. 22.

Ulya. “Pancasila Simbol Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan Volume 4 N (2016): h. 66.

Wahyudi, Agus. “Ideologi Pancasila: Doktrin Yang Komprehensif Atau Konsepsi Politis?” Volume 39 (2006): h. 95.

Yunus, Firdaus M. “Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya.” Substantia 16, no. 2 (2014): 223–25.




DOI: https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.12499

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Lutfi Fahrul Rizal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tools

   

ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan indexed by:

   

   

Publisher:

Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
E-mail: jurnaladliya@uinsgd.ac.id
URL : https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/index

 

Lisensi Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional.

View My Stats