Proteksi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Abstract

The relocation of the State Capital requires the existence of binding legal rules, inseparable from the main purpose of the existence of a constitution is the protection of Human Rights. Considering that prior to the transfer of IKN these areas already had indigenous people, it must be ensured that IKN Law does not contain discrimination and protects the rights of indigenous peoples as part of human rights.. This paper aims to examine the extent to which human rights protection is guaranteed in the IKN Law. This research uses normative juridical with the IKN Law as the object of research. The IKN Law has provided protection for certainty and human rights guarantees in several articles related to guaranteeing customary cultural heritage and guaranteeing a decent life, but this law has not succeeded in providing socio-economic guarantees for indigenous peoples from the impacts of the development of the IKN, accompanied by not giving equal democratic rights to the IKN community in choosing their leaders which will have an impact on economic discrimination between immigrant communities and indigenous peoples and deprivation of the people's democratic right to choose their own leaders, so the essence of democracy will not be achieved.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mengharuskan adanya aturan hukum yang mengikat, tidak terlepas dari tujuan utama dari adanya konstitusi adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Mengingat sebelum adanya pemindahan IKN daerah-daerah tersebut telah memiliki penduduk asli, maka harus dipastikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tidak mengandung diskriminatif serta melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari HAM. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keterjaminan proteksi HAM dalam UU IKN. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian dogmatik dengan UU IKN sebagai objek penelitian. UU  IKN sudah memberikan proteksi kepastian dan keterjaminan HAM dalam beberapa pasal terkait keterjaminan warisan budaya adat dan keterjaminan hidup layak, akan tetapi UU ini belum berhasil memberikan keterjaminan sosial ekonomi terhadap masyarakat adat dari dampak pembangunan IKN, disertai tidak diberikannya hak demokrasi yang sama bagi masyarakat IKN dalam memilih pemimpinnya yang akan berdampak pada diskriminatif ekonomi antara masyarakat pendatang dan masyarakat adat serta terampasnya hak demokrasi masyarakat untuk memilih sendiri pemimpinnya, dengan begitu esensi dari demokrasi tidak akan tercapai.