PEMENUHAN KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Nandang Ihwanudin

Abstract


Abstrak

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan mengakibatkan bebe­rapa akibat hukum lainnya, diantaranya berupa pembebanan kewajiban membayar nafkah ‘iddah, mut‘ah, maskan, kiswah, hadhanah, dan nafkah anak yang dibebankan kepada suami. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketika putusan pengadilan tidak dijalankan secara sukarela dan mencari solusi agar putusan tersebut bukan hanya sebagai keadilan semu tetapi dapat menjamin keadilan dan keman­faatan dari putusan tersebut secara real. Berdasarkan analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal putusan tentang kewajiban mantan suami tidak dijalankan secara sukarela maka dapat diajukan upaya permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Agama yang meme­riksa perkara tersebut. Permohonan tersebut dapat didasarkan pada hukum acara peradilan umum yaitu pasal 197 HIR atau 207-208 RBg. Upaya tersebut dapat dilakukan pihak mantan isteri meskipun hasilnya berdasarkan penilaian majlis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Keywords


Cerai talak, mut‘ah, nafkah ‘iddah, nafkah anak.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Qudamah. 1988. al-Kafiy fi Fiah al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beirut: al-Maktabah al-Islamiy.

Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i. 1961. al-Umm. Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhariyah.

Al-Zuhailiy. Wahbah. t.th. al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al Fikr.

Dirjen Badilag Mahkamah Agung (MA). 2013. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II. Jakarta: t.pn.

Effendi, Satria. 2004. Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah). Jakarta: Kencana.

Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Malik bin Anas. t.th. al-Mudawwanah al-Kubra. Beirut: Dar Shadir.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 jo, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Sutayuga, Tata. 2012. “Penyelesaian Sengketa Keluarga melalui Pengadilan Agama (Makalah)”. Jakarta: t.pn.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi. 1408 H. Tahrir Alfaz al-Tanbih. Damaskus: Dar al-Qalam.




DOI: https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan is Indexed By:

   

  

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
E-mail: jurnaladliya@gmail.com
URL : https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/index


View My Stats

  

Lisensi Creative Commons

'Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.