PENGARUH DANA DESA TERHADAP BENTUK INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DESA DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.15575/adliya.v13i1.5297Keywords:
Village Law, village centric, Social Interaction, Information CommissionAbstract
Abstrct
The paradigm of rural area development in Indonesia today is village centric. this means that rural development in Indonesia departs from the village itself. Now the government only has monitoring capacity, after the village funds are being given directly to the village local authority. Strengthened by Village Law No. 6 of 2014. Through the Village Law every village in Indonesia has the full authority to manage their respective potential. But the question is how the impact of village funds according to the Village Law on villages on social relations (interaction) of rural communities in Indonesia? This paper builds on the trigger questions raised. This paper uses a qualitative approach, with a constructivism paradigm, with the aim of 'sounding' the subject and finding new conceptions or models in the study of Social Relations. The results of the study found that government policy through the Village Law on social relations of rural communities leads to dissociative social relations.
Abstrak
Paradigma pembangunan perdesaan di Indonesia dewasa ini adalah desa sentris. Artinya pembangunan perdesaan di Indonesia berangkat dari desa itu sendiri. Pemerintah pusat hanya memiliki kapasitas monitoring, setelah dana desa diturunÂkan ke desa. Diperkuat dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Melalui UU Desa setiap desa di Indonesia memiliki otonomi untuk mengelola potensinya masing-masing. Namun pertanyaannya bagaimana dampak dari dana desa yang terkandung dalam UU Desa terhadap desa pada hubungan sosial (interaksi) masyaÂrakat desa di Indonesia? Tulisan ini berpijak dari pertanyaan pemicu yang diajukan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan paradigma konstruktivisme, dengan tujuan untuk ‘membunyiÂkan’ subjek dan menemukan konsepsi atau model baru dalam kajian HubuÂngÂan Sosial. Hasil studi menemuÂkan bahwa kebijakan pemerintah melalui UU Desa terhadap hubungan sosial masyarakat desa mengarah kepada hubungan sosial yang disasosiatif.
References
Arifidiar, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Studi di Kabupaten Sambas, Publikasi Ilmiah, 2014.
Basrowi, Pengantar Sosiologi, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005
Giddens, Anthony, Sociology, Cambridge: Polity Press, 2009
Haralambos & Holborn, Sociology (Theme and Perspectives), London: Harper Collins Publisher, 2004.
Kompas, 2014, http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454 /. nawa. cita. 9.agenda.prioritas.jokowi-jk, diakses pada 23 Maret 2016.
Luntungan, Antonius Y, Sumual, Jacline dan Niode Burhan, IBM Kelompok Perangkat Desa Touure dan Desa Touure Dua Kecamatan Tompaso Barat, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15 No. 05 Tahun 2015, 2015.
Macionis, John J., Sociology, USA: Pearson, 2012.
Mustangin, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji, Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Volume 2 Nomor 1, Desember 2017
Rahmawati, Hesti Irna, , Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman, The 2nd University Reasearch Cloloquium, ISSN 2407-9189, 2015.
Ritzer, George, Teori Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Sunarto, Kamanto, 2004, Pengantar Sosiologi, Jakarta: LPFEUI
Saputra, Prayoza, Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
Soekanto, Soerjono, dan Budi, Sulistyowati, Sosiologi suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
Walgito, Bima, Psikologi Sosial: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Andi Offset) 2007.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Authors who publish in ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).












