PENERAPAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA

Aah Tsamrotul Fuadah

Abstract


Abstrak

Hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama sebagian besar masih menginduk pada hukum acara yang berlaku di ling­ku­ngan Peradilan Umum, ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No­mor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun, ada sebagian prinsip hukum acara Islam yang telah di praktikan di lingkungan Pera­dilan Agama, sehingga penulis tertarik untuk memaparkan ten­tang praktik pe­nerapan prinsip hukum acara Islam di Peradilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat ditarik ke­sim­pulan bahwa prinsip hukum acara Islam sudah dilaksa­nakan dalam praktik di Peradilan Agama kecuali dua hal yaitu: partama, tentang pembuktian dan sumpah yang pembebanan­nya berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara per­data, yang mana menurut hukum acara Islam pembuktian dibe­bankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepa­da tergugat yang menolak gugatan, sedangkan menurut hukum acara perdata baik pembuktian maupun sumpah dibebankan ke­pada kedua belah pihak secara seimbang. Kedua, mengenai orang-orang yang tidak boleh dijadikan saksi di persidangan yang berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata.


Keywords


Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Prinsip dan Hukum Islam

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Al-Amrusy, Atur. 1984. Al-Tasyri’ wa al-Qadha fi al-Islam. t.t.: Muassasah Syabab Al-Jami’ah.

Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad. 1983. Al-Wajiz Fi Idbah Qawa’id Al-Fiqh Al-Kulliyat. Beirut: Mu’asah Al-Risalah.

Al-Hafnawy, Muhammad. t.th. Ushûl al-Tasyrî’ Fi al-Mamlakat al-‘Arobiyyah al-Su’ûdiyyah. t.t.: t.pn.

Al-Jauziyah, Ibn al-Qayim. t.th. I’lâm al-Muwaqqi’în, ‘An Rabb al-‘Alamin, Juz I. Beirut: Dâr al-Fikr.

al-Tumawi, Sulaiman Muhammad. 1969. Umar Ibnu al-Khaththâb Wa Ushûl al-Siyâsah Wa al-Idârah al-Hadîtsah. Beirut: Dâr al-Fikr al-Arobiy.

Anonimous. 1418 H. Al-qur’ân al-Karîm Wa Tarjamatu Ma’ânîhi Bi al-lughat al-Indunisiya/Tarjamatu Majma al-Malik Fahd Lithiba’ati al-Mushaf al-Syariif (Al-Madinah al-Munawwaroh: t.pn.

Harahap, Krisna. 2009. Hukum Acara Perdata,Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif, Cet. Ke 7. Bandung: Grafitri Budi Utami.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Hornby, AS. 1994. Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English, Fourt Edition. t.t.: Oxford Univercity Press.

Mujahidin, Ahmad. 2012. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor: Ghalia Indonesia.

Musyrifah, ‘Athiyah. 1966. Al-Qadhâ’ Fi al-Islâm. t.t.: Syarikat al-Syarqu al-Ausath.

Praja, Juhaya S. 1995. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM UNISBA.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.




DOI: https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6167

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan is Indexed By:

   

  

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
E-mail: jurnaladliya@gmail.com
URL : https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/index


View My Stats

  

Lisensi Creative Commons

'Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.