BATAS KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

S Sodikin

Abstract


Abstrak

Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terutama dalam Lampiran D tidak memberikan penjelasan kewenangan sebagai urusan pemerintahan konkuren kepada pemerintah daerah provinsi. Pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai keterbatasan kewenangan atau urusan pemerintahan dalam mengambil kebijakan tentang penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan alasan politik, bahwa masalah perumahan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dimiliki pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

 Kewenangan, Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemerintahan Daerah

 

Abstract

Provision of housing for low-income people according to Law Number 23 of 2014, especially in Appendix D, does not provide an explanation of authority as a concurrent government affair to the provincial government. The regional government of the Special Region of Yogyakarta has limited authority or governmental affairs in making policies on providing housing for low-income people. For political reasons, that the housing problem is a concurrent governmental affair owned by the regional government of the Special Region of Yogyakarta implementing housing for low-income people.

 

Keyword: Authority, Concurrent Governmental Affair, Regional Government

Keywords


Kewenangan, Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemerintahan Daerah

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Budihardjo, Eko, Arsitektur dan Kota di Indonesia, Bandung: Alumni, 1991.

Handoyo, Hestu Cipto, Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Pokok-pokok PIkiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1998.

Hadjon, Philipus M., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002.

https://ekbis.harianjogja.com/read/2019/06/12/502/998137/350-rumah-murah-dibangun-di-jogja-tahun-ini-berikut-lokasinya. diunduh, 1 Oktober 2019.

Ibrahim, Johny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2005.

Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.

Kariem, M. Qur’anul Dan Titin Purwaningsih, Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan Dalam Jurnal Ilmu Politik, POLITIKA, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2018.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam “NSPK Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, Jakarta, 2018.

Magnar, Kuntana, Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2006.

Manan, Bagir, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988.

…….., Penelitian Terapan di Bidang Hukum, Makalah Pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9-11 November 1993.

…….., Hubungan Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi. Program Pascasarjana Unpad Bandung, 1990.

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999.

Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Sinar Mulia, Jakarta, 2002.

Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum, Bandung, 2009.

Syafrudin, Ateng, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Suparlan, Parsudi, Kemiskinan di Perkotaan, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984.




DOI: https://doi.org/10.15575/adliya.v13i2.6275

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan is Indexed By:

   

  

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
E-mail: jurnaladliya@gmail.com
URL : https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/index


View My Stats

  

Lisensi Creative Commons

'Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.