ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS PENIMBUNAN MASKER DAN HAND SANITIZER DI TENGAH WABAH COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015

Erna Ariyani

Abstract


Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Kasus Penimbunan Masker dan hand sanitizer di Tengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015. Rumusan Masalah dalam tulisan ini yaitu, (1) Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap pelaku penimbun masker dan hand sanitizer di tengah wabah covid-19, dan (2) Apakah sudah tepat penggunaan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjerat para pelaku sehingga tidak perlu dilakukan penemuan hukum oleh hakim (rechtsvinding). Tulisan ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode normatif yuridis yang mana menganalisa bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber penelitian ini yaitu Peraturan perundang-undangan, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.


Keywords


Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting

Full Text:

PDF

References


Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta:1999.

Rahardjo, Satjipto, “Ilmu Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti,1996.

Rahardjo, Satjipto, “Hukum, Masyarakat dan Pembangunan”, Bandung, 1980.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html

http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/

https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-teken-perpres-penetapan-dan-penyimpanan-barang-kebutuhan-pokok

http://pkbh.uad.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim/

https://rendratopan.com/2020/04/23/penetapan-dan-pengendalian-barang-kebutuhan-pokok-dan-barang-penting/

https://www.alodokter.com/virus-corona

http://www.gresnews.com/berita/topik_khusus/117783-penimbun-masker-dan-pembersih-tangan-bisa-lolos-jerat-hukum/

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e61d5f6ab881/gunakan-uu-perdagangan--polri-ungkap-belasan-kasus-penimbunan-masker

http://www.journal.iain-manado.ac.id

http://www.jurnalfsh.uinsby.ac.id

http://www.jurnalhukumdanperadilan.org

http://www.journal.walisongo.ac.id




DOI: https://doi.org/10.15575/vh.v3i1.12552

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Varia Hukum Index by:

 

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
E-mail: Ilmu.hukum@uinsgd.ac.id
Website : https://ilmuhukum.uinsgd.ac.id/

 

VARIA HUMUM