Penerapan Beban Pembuktian dalam Woeker Ordonantie 1938 Untuk Membuktikan Adanya Ketidakseimbangan dalam Suatu Perjanjian

Abstract

The public's need for financing is increasing, both for consumption and productive purposes. Along with this need, many individual financing services provide loans with an easy and fast process. Many times, in urgent situations, debtors are not aware of the high loan interest, which eventually ensnared them.  This study aims to analyse the pieces of evidence according to the provisions of the 1938 Woekerordonantie, where the creditor is burdened with proof to refute the alleged law regarding the situation by the creditor by taking advantage of the lack of consideration (lichtzinnig), lack of experience (onevaren), and the urgency (noodtoestand) of the debtor. This study examined laws and regulations using the normative-descriptive research method, including the Kotamobagu District Court decision and other supporting library materials or secondary data. The result of this research is the evidence in the Woekerordonantie of 1938 is balanced. Both of parties, the debtor and creditor, need to prove their own stance.  The debtor is burdened with proof regarding the existence of an extraordinary imbalance of obligation, giving rise to legal allegations that the creditor has abused the weaknesses of the debtor. On the other hand, the creditor is only burdened with proof if the debtor succeeds in proving the allegations by evidencing that he did not abuse the debtor or the debtor has considered the consequences of the agreement.

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan dewasa ini kian meningkat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, dan seiring dengan kebutuhan tersebut, juga telah banyak penyedia jasa pembiayaan dari perorangan yang menawarkan pinjaman dengan proses yang mudah dan cepat, namun disisi lain ternyata bunga yang diterapkan kepada si peminjam sangat tinggi, sehingga perlu untuk menge­tahui perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada si peminjam apabila tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut, khususnya dalam hal membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban pembukti­an menurut ketentuan woeker­ordo­nantie 1938, di mana kreditur dibebani pembuktian untuk membantah persangkaan undang-undang mengenai adanya penya­lah­gunaan keadaan oleh kreditur dengan memanfaatkan kurang pertimbangan (lichtzinnig), kurang pengalaman (onevaren), serta keadaan terdesak (noodtoestand) dari debitur, dengan metode penelitian deskriptif normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. serta peraturan perundang-undangan, di mana Penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Kotamobagu. Hasil penelitian ini adalah beban pembuktian dalam woekerordonantie 1938 ternyata berimbang, di mana debitur yang pertama dibebani pembuktian mengenai adanya ketidak­seimbangan prestasi yang luar biasa, sehingga menimbulkan persangkaan undang-undang, bahwa kreditur telah menyalahgunakan kelemahan debitur, sedangkan kreditur baru dibebani pembuktikan apabila debitur berhasil membuktikannya, dengan cara membuktikan ia tidak menyalah­gunakan kelemahan debitur atau sebenarnya debitur telah memper­tim­bangkan akibat perjanjian.