Analisis Penerapan Asas Rahasia dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
DOI:
https://doi.org/10.15575/sjtp.v2i2.43015Keywords:
Secrecy Principle, Legal Reform, TechnologyAbstract
The secrecy principle in elections is enshrined in Law Number 7 of 2017 and other related regulations. However, in practice, its application is only enforced within the voting booth. Moreover, various external factors, such as advances in information technology and the presence of quick-count survey institutions, have contributed to the erosion of the secrecy principle in elections. This study aims to provide recommendations to legislative bodies and raise public awareness of the need to uphold the secrecy principle from the beginning of the election process through to its conclusion. The research adopts a normative juridical method, requiring the collection of both primary and secondary data, followed by an analytical process. Three theories are used: the theory of legal purpose, the theory of legislative hierarchy, and the theory of democracy. This article concludes that the secrecy principle as stated in Law Number 7 of 2017 is no longer relevant, emphasizing the need for legal reform to better align with Indonesia’s evolving dynamics.
References
Annisa, ‘Asas Pemilihan Umum Di Indonesia(Pemilu)’, Fakultas Hukum UMSU. https://fahum.umsu.ac.id/asas-pemilihan-umum-pemilu-di-indonesia/. 12 November 2024
Bachmid, Fahri, ‘Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia’, SIGn Jurnal Hukum, 2.2 (2021), pp. 87–103
Bahren Nurdin, ‘Luber Tapi Tak Rahasia Biang Permusuhan Anak Bangsa’. https://www.metrojambi.com/kolom/13500477/LUBER-TAPI-TAK-RAHASIA. 12 November 2024
Berry, Michael Frans, ‘Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan’, Muhammadiyah Law Review, 2.2 (2021), pp. 87–91
Fatona, Nisaul, and Siti Ngainnur Rohmah, ‘Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasah’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 10.5 (2023), pp. 1481–92
Hadi, Fikri, ‘Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia’, Wijaya Putra Law Review, 1.2 (2022), pp. 170–88
Herawati, Ratna, ‘Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang’, 2018, p. 830
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pasal 39
Muhlashin, Ias, ‘Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia’, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 8.1 (2021), pp. 87–100
Nurhayati, Yati, ‘BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum”’ (Nusa Media, 2020)
Peraturan Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 62 Ayat 1
Peraturan Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 62 Ayat 2
Peraturan Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 62 Ayat 3
Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, ‘Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum’, Jurnal Konstitusi, 19.2 (2022), p. 268
Putra, Astra Vigo, ‘Penerapan Asas Rahasia Dalam Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Umum Berdasarkan Prespektif Perundang Undangan’ (Universitas Batanghari, 2023)
R Graal Taliowo, ‘Kembalikan Asas Rahasia Dalam Pemilu’. https://nasional.kompas.com/read/2022/06/03/08550471/kembalikan-asas-rahasia-dalam-pemilu.12 November 2024
Taufik Zu, ‘Hasil Quick Count Disalahgunakan Untuk Cuci Otak Rakyat, Penayangannya Harus Dihentikan’
Thalhah, H M, ‘Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16.3 (2009), pp. 413–22
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Pasal 82
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 2
Willa Wahyuni, ‘Pakar HTN Soroti Etika Berpolitik Dan Berpartai Presiden’. https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-soroti-etika-berpolitik-dan-berpartai-presiden-lt65b0e55cd7242/. 12 November 2024
Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina, ‘Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum’, Smart Law Journal, 2.2 (2023), pp. 114–23
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2025 Silvi Malviani, Nuriman Nuriman, Utang Rosyidin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
