PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERS YANG MENYEBARAKAN BERITA BOHONG DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.16687Keywords:
Pers, Criminal Liability, and Fake News.Abstract
Abstract
Freedom of the Press is a necessity in a democratic country. The Press Institute as one of the pillars of democracy has a big role in translating the values of freedom of opinion, obtaining valid information and providing access to reliable information as well as efforts to unite the nation. The era of Indonesian democracy opened the faucet for press freedom which had a positive impact, but also had a negative impact. The amount of information in the digital era that is conveyed to the public is not all information whose truth is beyond doubt, but there is also information that contains fake news, what is more worrying is that the press agencies are spreading the fake news. In the process of handling press cases, there are special regulations stipulated in the Press Law, where the handling is very different from the handling of other crimes, including the criminal accountability process which is also different from other crimes. Therefore, it is necessary for law enforcers to understand in handling press cases in Indonesia and for an understanding of who can be held responsible for criminal acts in the press which spreads fake news.
Abstrak
Kebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salahsatu pilar demokrasi mempunya peranan besar dalam menterjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercaya serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masayarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong, yang lebih menghawatirkan adalah yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah Lembaga pers. Dalam proses penanganan perkara pers, terdapat regulasi yang khusus yang diatur dalam UU Pers, dimana penangananya sangat berbeda dengan penanganan kejahatan lain termasuk proses pertanggung jawaban pidaananya juga berbeda dengan tindak pidana lain. Olehkarenanya perlunya pemahaman para penegak hukum dalam menangani kasus pers di Indonesia serta perlunya pemahaman mengenai siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana pada Pers yang menyebarkan berita bohong.
References
Abdussalam Dan Dpm Sitompul. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Restu Agung, 2007.
Akbar Tri Dermansyah. “Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers.†Jurnal Universitas Brawijaya (2015): 1-21.
Asnawi Murani. “Aspek Hukum Dan Tanggung Jawab Pers.†Jurnal Ilmu Komunikasi 1, no. 2 (Desember): 29-40.
Atmakusumah Astraatmadja. “Pers Indonesia Dan Dewan Pers Independen.†Mediator 2, no. 1 (2001): 77-80.
Bhaskaran, H., Mishra, H., & Nair, P.. "Contextualizing Fake News In PostTruth Era: Journalism Education In India." Asia Pacific Media Educator (2017): 41-50.
Corner, J. "Fake News, Post Truth And Media Political Change." Media Culture & Society (2017): 1100-1107.
Erna Tri Rusmala Ratnawati. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong.†Pranata Hukum 3, no. 1 (2021): 90-104.
Fatma Khosiah1, Yuli Rohmiyati. “Kontrol Informasi Publik Terhadap Fake News Dan Hate Speech Oleh Aliansi Jurnalis Independen.†Anuva 3 (2019): 291-302.
Indah Sari. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.†Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 11, no. 1 (2020): 53-70.
Mara Ongku Hsb. “Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945.†Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (April 2021): 29-40.
Mufti Nurlatifah. “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital.†Profetik Jurnal Komunikasi (2018): 71-85.
Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Undip, 1995.
R Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Penerbit: Politeia, 1988.
Samsul Wahidin. Hukum Pers. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
Samsul Wahidin. “Tanggung jawab Pemberitaan Pers dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Authors who publish in Varia Hukum agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
