KOMUNIKASI PERANGKAT NAGARI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA


Dewi Listyawati(1*), Sarmiati Sarmiati(2), Asmawi Asmawi(3)

(1) ,  
(2) ,  
(3) ,  
(*) Corresponding Author

Abstract


There is distrust and suspicion between the community and the nagari government in managing village funds. The nagari tool argues that the community does not care about managing village funds if the funds do not directly touch the community. While the community does not understand the village fund program and has very little curiosity about the distribution of village funds. According to residents, village funds are only for nagari devices and for the people around them and the development that has been done is considered not to come from village funds. Communication solutions to these problems include providing more understanding to the community of the Nagari government. They should more often disseminate information about village funds and programs that will be implemented to the village community. Those who work as nagari devices should be people with adequate education and ability to deal with problems related to village funds, for example the ability to prepare village fund reports or provide good services and information to the community. The community should care about the village fund program and the development program that will be implemented, participate in the village meetings held.

Keywords


Communication, Village Funds, Nagari Government

Full Text:

PDF

References


Arifiani, T., & Sjaf, S. (2018). Analisis Respon Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 2(3), 317-332.

Babeng, M. I., Moentha, A.P., & Halim, H. (2018). Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6(1), 175-192.

Bahtiar, N. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa Di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 5(3), 1-14.

Dulkiah, M., Sari, A. L., & Irwandi, I. (2018). The Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) to Socio-Economic of Poor Families; A Case Study. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 7(1), 32-39.

Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengan. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 2(2), .

Hayat & Makhmudah, M. (2016). Pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa. Jurnal Yustista, 5(2), 361-375.

Hasman, R. (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. Katalogis, 3(11), 107-117.

Isti, D. N., Komar, O., & Heryanto, N. (2017). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 1(1), 52-62.

Kartika, R. S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 4(3), 179-188.

Mahmud, A. (2007). Model Komunikasi Pembangunan Dalam Penyediaan prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Desa Morodemak dan Purwosari Kabupaten Demak) (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Nuruzzaman, M. (2016). Pola Komunikasi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Menyusun dan Mengimplementasikan Program Pembangunan Desa. Jurnal Logika, 18(3), 45-53.

Rinawati, R. (2006). Komunikasi dan Pembangunan Partisipatif. MediaTor (Jurnal Komunikasi), 7(2), 175-184.

Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 11(3), 323-335.

Sagita, N. I. (2016). Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan di Kota Bandung. CosmoGov, 2(2), 308-329.

Sambow, G., Boham, A., & Tangkudung, P. (2015). Peran Komunikasi Hukum Tua Dalam Menginformasikan Program Pemerintah Di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. JURNAL ACTA DIURNA, 4(5).

Sari, P., & Basit, L. (2018). Komunikasi Organisasi Kepala Desa Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Desa. Jurnal Interaksi, 2(1), 47-60.

Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. JURNAL POLITICO, 6(1), .

Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen), 6(11), 74-80.

Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun. Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi), 1(2), 8-19.

Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2).

Yunus. 2016. Perencanaan Komunikasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah di Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(4), 1-15.




DOI: https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4143

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Copyright (c) 2019 JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



________________________________________________________________________

P - ISSN : 2303-3169

E - ISSN : 2579-3098


JISPO is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.>

 

Published by : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Flag Counter

 

View My Stats