NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM KONSTITUSI KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT
DOI:
https://doi.org/10.15575/as.v21i2.5714Keywords:
Yogyakarta, constitution, Medina charter, islamicAbstract
Abstract: Many political experts state that the Medina Charter is the first written State Constitution in the World. Several important principles have been laid out in the constitution, namely, equality, justice, freedom of religion, social security and joint responsibility in security. Medina can be seen as a country, because it has met the minimum requirements for the formation of a state, namely: First, the community has a certain area, namely Medina. Second, all groups of people (Muslims, Jews and polytheists) recognize and accept the Prophet as the leader and holder of legal political authority in their lives. Third, the groups that have awareness and desire to live together in order to realize harmony and mutual benefit. Referring to the principles adopted in the Medina Charter, Indonesia and its Yogyakarta Palace certainly have the same constitution for their purposes. Namely maintaining harmony and ensuring social equality. The Yogyakarta Palace has a constitution or legal basis called Paugeran. This paugeran functioned the same as the aim of the Medina charter at that time. Not only arrived at the goal, the field practice also showed that paugeran was able to become a disperse of the tangled threads of the problems that had occurred in Yogyakarta society for a long time, starting from the Giyanti agreement in 1755.
Abstrak: Banyak pakar politik menyatakan bahwa Piagam Madinah merupakan Konstitusi Negara tertulis pertama di Dunia. Beberapa prinsip penting telah diletakkan dalam konstitusi itu, yaitu, persamaan, keadilan, kebebasan beragama, jaminan sosial dan tanggung jawab bersama dalam keamanan. Madinah dapat dipandang sebagai sebuah negara, karena telah memenuhi syarat minimal terbentuknya negara yaitu: Pertama, masyarakat tersebut memiliki wilayah tertentu yaitu Madinah. Kedua, semua golongan masyarakat (Muslim, Yahudi dan orang-orang musyrik) mengakui dan menerima Nabi sebagai pemimpin dan pemegang otoritas politik yang sah dalam kehidupan mereka. Ketiga, golongan-golongan yang ada memiliki kesadaran dan keinginan untuk hidup bersama dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kemasÂlaÂhatan bersama. Mengacu pada prinsip yang diterdapat pada piagam madinah, Indonesia dengan Keraton Yogyakartakatanya tentu memiliki konstitusi yang sama secara tujuan. Yakni menjaga kerukuan dan menjamin kesetaraan sosial. Keraton Yogyakarta memiliki konstitusi atau dasar hukum yang disebut Paugeran. Paugeran ini berfungsi sama seperti tujuan dicetuskannya piagam madinah pada waktu itu. Tak hanya sampai pada tujuan, praktik lapangan juga memperlihatkan bahwa paugeran mampu menjadi pelerai benang kusut permasalahan yang terjadi di masyarakat Yogyakarta sejak lama, terhitung sejak dicetuskannya perjanjian Giyanti pada Tahun 1755.
References
DAFTAR PUSTAKA
Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet. 6. Malang: Bayu Media, 2012.
Jati, W. R. Kultur Birokrasi Patrimonialisme dalam Pemerintah Provinsi Diy. Jurnal Borneo Administrator, 145-160. 2012.
Jatiningrat, K.H. Merajut Mataram untuk Indonesia. Yogyakarta: Shalahuddiningrat. 2017.
Jatiningrat, K. H. (2018, November 14). Birokrasi Kasultanan Yogyakarta. (A. R. Wafi, Pewawancara)
Mahyudi, Dedi. Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam. t.t. tpn. 2016.
Margana, S. Kratorn surakarta dan Yogyakarta 1769-1874. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. t.thn.
Mukti Fajar, Fajar, and Yulianto Ahmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Purwodiningrat, K. (2018, November 5). Birokrasi Kasultanan Yogyakarta. (A. R. Wafi, Pewawancara)
Roem, M. Tahta Untuk Rakyat. Jakarta: PT. Gramedia. 1982.
Soedarmo, R. R. (2018, November 28). Birokrasi Kasultanan NgaYogyakarta. (A. R. Wafi, Pewawancara)
Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Perss. 2013.
Suhatno. Jogjakarta dalam lintas sejarah. Pembekalan Lawatan Sejarah Regional DIY (hal. 1-8). Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Yogyakarta. 2006.
Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Cet 6. Jakarta: Grasindo. 2007.
Susanti, Diyah Octorina., & Effendi, Aan. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
Susilantini, E., Nurhajarini, D. R., & Suyami. Serat Angger Pradata Awal dan Pradata Akir di Kraton Yogyakarta. Yogyakarta: BPNB. 2014
Williyanto, R. Pemerintahan DIY. Refomasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. t.thn.
Yogyakarta, P.P. Pemerintah Daerah DIY. Dipetik Oktober 1, 2018, dari https://jogjaprov.go.id: https://jogjaprov.go.id/profil/3-sejarah. t.thn.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
The author whose published manuscript approved the following provisions:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).