Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media

Abstract

This study aims to examine the shift in the buzzer concept, look at the various relationships between actors involved in the political buzzer industry, illustrate the abuse of regulations by the authorities and examine the buzzer industry in the concepts of media politics and economic theory. This research uses a descriptive qualitative approach. The research data was collected purposively and prioritized sourced from literature studies and documents examining the buzzer phenomenon in Indonesia. The results show that the buzzer term has shifted to a concept that generally resides in a political context and has negative stereotypes. There are various relations between actors who want to achieve their political goals by using a buzzer. The ruling party is considered to have misused the ITE Law as a tool to trap various sirens from the opposing parties. From the perspective of the political economy, the buzzer industry is often considered to ignore different ethics, one of which is by making one's personal life an industrial commodity. The emergence of political buzzer must be accompanied by public awareness to be vigilant and critical of messages on social media so that it is not provoked by the buzzer industry.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran konsep buzzer, melihat berbagai relasi antar aktor yang terlibat dalam industri buzzer politik, menggambarkan penyalahgunaan regulasi oleh pihak yang berkuasa dan mengkaji industri buzzer dalam konsep-konsep teori ekonomi politik media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan secara purposive dan diutamakan bersumber dari studi literatur dan dokumen yang mengkaji fenomena buzzer di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa istilah buzzer mengalami pergeseran menjadi konsep yang secara umum berada di dalam konteks politik dan memiliki stereotip negatif. Terdapat berbagai relasi antar aktor yang ingin mencapai tujuan politiknya dengan menggunakan buzzer. Pihak yang berkuasa dinilai telah menyalahgunakan UU ITE sebagai suatu alat untuk menjerat berbagai buzzer dari pihak lawan. Dalam perspektif ekonomi politik, industri buzzer dinilai kerap mengabaikan berbagai etika, salah satunya dengan menjadikan kehidupan pribadi seseorang menjadi suatu komoditas industri. Munculnya buzzer politik harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk waspada dan mengkritisi pesan-pesan di media social, sehingga tidak terprovokasi oleh industri buzzer.