Tagar sebagai Praktik Perlawanan Digital Warga: Strategi Diskursif dalam #TolakRUUTNI di Media Sosial

Abstract

Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menuai penolakan karena dianggap akan membuka jalan bagi kembalinya militer di ruang sipil dan minimnya partisipasi publik, sehingga memicu gelombang protes di media sosial dengan tagar #TolakRUUTNI sebagai simbol resistensi kolektif yang viral pasca aksi Koalisi Masyarakat Sipil di Hotel Fairmont pada 15 Maret 2025. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan tagar #TolakRUUTNI sebagai bentuk perlawanan digital terhadap RUU TNI dengan fokus pada akun @barengwarga di platform X. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough, artikel ini mengkaji gaya bahasa, strategi diskursif, dan makna sosial yang lebih luas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tagar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat berbagi informasi, tetapi juga sebagai simbol perlawanan sipil yang terorganisir terhadap militerisasi sipil dan kemunduran representasi demokratis. Melalui penggunaan bahasa yang informal, satiris, dan sarat muatan politik, akun @barengwarga membangun identitas kewargaan kolektif dan narasi tandingan yang menantang wacana negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital, tempat masyarakat sipil dapat menegaskan agensinya secara politik dalam cara yang partisipatif, terhubung, dan dialogis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian yang berkembang tentang aktivisme digital, perlawanan sipil, dan analisis wacana kritis, dengan menunjukkan bagaimana suara-suara yang terpinggirkan memobilisasi strategi simbolik dan diskursif untuk melawan kekuasaan negara melalui platform jaringan dalam konteks Indonesia.

The Draft Law on the Indonesian National Armed Forces (RUU TNI), criticized for enabling military involvement in civilian affairs and lacking public participation, has sparked widespread protests on social media, with the hashtag #TolakRUUTNI becoming a symbol of collective resistance—especially after the Civil Society Coalition disrupted a closed meeting at the Fairmont Hotel on March 15, 2025. This article analyzes the use of the #TolakRUUTNI hashtag as a form of digital resistance, focusing on the @barengwarga account on platform X. Employing a qualitative descriptive method and Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis (CDA), the study explores linguistic styles, discursive strategies, and their broader social implications. The findings show that the hashtag serves not only to disseminate information but also to construct a symbolic space for organized civil resistance against creeping militarization and democratic backsliding. Through informal, satirical, and politically charged language, @barengwarga builds a collective civic identity and articulates counter-narratives that challenge state-led discourses. This research concludes that social media acts as a digital public sphere where citizens can express political agency in participatory and dialogic ways. The study contributes to scholarship on digital activism, civil resistance, and critical discourse by revealing how marginalized voices deploy symbolic and discursive strategies to resist state power in Indonesia’s evolving digital landscape.