YURISDIKSI ICC TERHADAP PENANGKAPAN BENJAMIN NETANYAHU DAN YOAV GALLANT PADA KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA

Authors

  • Ahmad Maula Hadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia http://orcid.org/0000-0001-6739-9376
  • Muhammad Hazim Khabiri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
  • Naswa Nelina Rahayu UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.15575/vh.v6i2.43776

Keywords:

Jurisdiction, Arrest Warrant, International Criminal Court

Abstract

Abstract The aim of this research is to analyze and discover war crimes and humanity that occurred in the armed conflict between Israel and Palestine, as well as analyze and discover the jurisdiction of the International Criminal Court which has issued arrest warrants for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in this armed conflict. The method used in this research is a qualitative method with a normative juridical approach which examines research issues using various international legal instruments and doctrines from experts. The results of the analysis state that the war and humanitarian crimes that occurred in the Israeli and Palestinian conflict did not use and pay attention to restrictive legal instruments in international law, human rights principles, the ius cogen principle, and the Martens clause principle which prioritize the interests of peace, and prevent so that the conflict does not escalate further. The ICC as one of the institutions that has the authority to take action against perpetrators of international crimes has the opportunity to optimize its steps in making arrest warrants based on the 1998 Rome Statute, although it was found that the political element is still very strong considering that UN Security Council Resolutions are often "vetoed" by the United States which made effective steps towards the ICC facing obstacles, and solidarity from states party to the 1998 Rome Statute which was dichotomized by the refusal attitude of Hungary and Argentina, as well as the weak trend of international law as a law that has binding and coercive power against countries. Keywords: Jurisdiction, Arrest Warrant, International Criminal Court Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, serta menganalisis dan menemukan yurisdiksi International Criminal Court yang telah membuat surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant dalam konflik bersenjata tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji isu penelitian menggunakan berbagai instrumen hukum internasional, dan doktrin-doktrin dari para ahli. Hasil analisis menyatakan bahwa kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi dalam konflik Israel dan Palestina tidak menggunakan dan memperhatikan instrumen-instrumen hukum pembatasan dalam hukum internasional, prinsip hak asasi manusia, prinsip ius cogen, dan prinsip martens clause yang mengedepankan kepentingan-kepentingan perdamaian, dan mencegah agar eskalasi konflik tidak semakin meluas. ICC sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan internasional memiliki peluang untuk mengoptimalisasi langkahnya yang telah membuat surat perintah penangkapan berdasarkan Statuta Roma 1998, meskipun ditemukan bahwa unsur politis masih sangat kental mengingat Resolusi Dewan Keamanan PBB yang sering di “veto†oleh Amerika Serikat yang membuat langkah efektif ICC menghadapi hambatan, dan solidaritas dari negara pihak Statuta Roma 1998 yang terdikotomi oleh sikap menolak dari Hungaria dan Argentina, serta lemahnya tren hukum internasional sebagai hukum yang memiliki daya ikat dan daya paksa terhadap negara-negara. Kata Kunci: Yurisdiksi, Surat Perintah Penangkapan, International Criminal Court

References

Abadi, Taufan. “Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” Unizar Law Review 6, no. 1 (2023). https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.29.

Agung Tri Wicaksono, Achmad Arbi’ Nur Badrotin Jabbar, and AH. Fajruddin Fatwa. “Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional.” Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 3, no. 1 (2023): 207–24. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3210.

Akande, Dapo. “The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-Parties: Legal Basis and Limits.” Journal of International Criminal Justice 1, no. 3 (December 2003): 618–50. https://doi.org/10.1093/jicj/1.3.618.

Brata, Trisna Agus, Eko Sudarmanto, Arief Fahmi Lubis, and Kalijunjung Hasibuan. “Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Gaza.” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 11 (2023): 1047–56. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.795.

Brownie, Ian. “Principles of Public International Law.” In Clarendon Press, 287, 1990.

———. “Principles of Public International Law.” In Principles of Public International Law, edited by Fifth Edition, 515. New York: Clarendon Press, 1998. https://doi.org/10.1093/iclqaj/38.2.430.

Cassese, Antonio. “International Criminal Law.” In Oxford University Press, 160. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Crawford, James, and Tom Grant. “International Court of Justice.” The Oxford Handbook on the United Nations 31, no. 0 (2009). https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.003.0011.

Giladi, Rotem. “The Enactment of Irony: Reflections on the Origins of the Martens Clause.” European Journal of International Law 25, no. 3 (2014): 847–69. https://doi.org/10.1093/ejil/chu058.

Haryomataram. “Pengantar Hukum Humaniter.” In PT Rajawali Press, 3. Jakarta, 2005.

Jamaluddin, Muhammad, and Erik Ilham Habibillah. “Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Konflik Palestina-Israel.” Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19, no. July (2023): 1–23.

Kusumo, Ayub Torry Satriyo, and Kukuh Tejomurtia. “Alternatif Atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Melawan.” Yustisia Law Journal 4, no. 3 (2015): 639–64.

Morris, Madeline. “High Crimes and Misconceptions: The Icc and Non-Party States.” International Crimes, Peace, and Human Rights: The Role of the International Criminal Court 5, no. 1 (2021): 219–79. https://doi.org/10.1163/9789004479746_021.

Orlando, Amir Luthfi. “IMPLEMENTASI KONVENSI DEN HAAG 1954 TENTANG PERLINDUNGAN SITUS KEBUDAYAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SYRIA,” 2021.

Patty, Jetty Martje, Steven Makaruku, and Hukum Universitas Pattimura. “Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998” 4, no. 2 (2024): 108–18.

Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, FH Universitas Trisakti Jakarta. “Terjemahan Konvensi Den Haag IV 1907 Mengenai Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat.” Jurnal Hukum Humaniter 1 (2005).

Romli Atmasasmita. “Pengantar Hukum Pidana Internasional,” 46–47. Bandung: Refika Aditama, 2000.

Sefriani. “Hukum Internasional: Suatu Pengantar.” In Rajawali Pers, 219. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.

Siswanto, Arie. “Hukum Pidana Internasional.” In Penerbit Andi, 146. Yogyakarta, 2015.

———. “Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional,” 69. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Sujatmoko, Andrey. “Hukum HAM Dan Hukum Humaniter.” In Rajawali Pers, 1st ed., 169. Depok, 2021.

Veny Pasuria Marpaung, Gladi Agustina Sihombing, Haliza Maulida, Ahmad Ridho, and Budi Ardianto. “Serangan Militer Israel Di Jalur Gaza: Pertanggung Jawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.” Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora 1, no. 5 (2024): 18–28. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.371.

Zulfan. “Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke Dan J.J. Rousseau Tentang Perjanjian Sosial.” Serambi Akademica VI, no. 2 (2018): 31–32.

Downloads

Published

2024-12-30

How to Cite

Hadi, A. M., Hazim Khabiri, M., & Nelina Rahayu, N. (2024). YURISDIKSI ICC TERHADAP PENANGKAPAN BENJAMIN NETANYAHU DAN YOAV GALLANT PADA KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA. VARIA HUKUM, 6(2), 143–162. https://doi.org/10.15575/vh.v6i2.43776

Citation Check