Soliditas Partai dan Stabilitas Perolehan Suara: Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2014

Abstract

Artikel ini membahas soliditas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui konsolidasi kelembagaan untuk mempertahankan kestabilan perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. Konsolidasi kelembagaan dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, pada awal tahun 2013 terkait dengan kasus penyuapan kuota impor daging sapi. Ternyata, PKS memperoleh 6.79 persen suara pada Pemilu Legislatif 2014. Ini berarti sedikit turun sebesar 1.09 persen dibanding pemilu sebelumnya tahun 2009 yang mencapai 7.88 persen. Kajian ini menggunakan riset kualitatif dengan pendekatan teori kelembagaan partai. Pengumpulan data menggunakan berita media daring, data KPU dan rujukan lain yang relevan. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa PKS masih dapat mempertahankan soliditas organisasinya meskipun banyak survei memprediksi kekalahannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kebertahanan dalam empat indikator utama: kepemimpinan prosedural, mekanisme resolusi konflik yang dikelola dengan baik, sistem kaderisasi dan komitmen kuat terhadap nilai dan ideologi yang dianut bersama.

This article discusses the solidity of Partai Keadilan Sejahtera (Prosperous Justice Party, PKS) which succeeded in defending the stable vote in the 2014 legislative election after Indonesia’s Corruption Eradication Commission arrested the PKS president, Luthfi Hasan Ishaaq, in the early of 2013 due to the case of beef import bribery. In fact, PKS earned 6.79 percent in the 2014 election, which means it only decreased 1.09 percent from the previous 2009 election, which reached 7.88 percent. This article is qualitative research. The required data were collected online by consulting media news, the KPU’s data, and other relevant references. The finding demonstrates that PKS was able to maintain its solidity and stable vote in the 2014 legislative election through organizational consolidation although surveys predicted its defeat. This organizational consolidation was conducted by the following measures:  procedural leadership, a well-managed conflict resolution mechanism, systematic candidateship, and a strong commitment upon the party values (ideology).