LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA OF SHOPEEPAY LATER LOAN USERS
DOI:
https://doi.org/10.15575/vh.v6i1.26742Keywords:
Fintech, Pay Later, Perlindungan Konsumen, ShopeeAbstract
Shopee Pay Later, which is a credit facility, is also a type of Fintech or Financial Technology with the term Fintech lending or also called Fintech Peer-to-Peer Lending, which is a payment method with an online lending system without having a bank account. By using the empirical legal research method, the researcher found cases related to the lack of consumer protection for Shopee Pay Later application users, namely Fitri Yeni Prihandono's sister with the occurrence of her account being hacked. This act violates Article 30 Paragraph 3 jo. Article 46 Paragraph 3 of Law Number 11 the Year 2008 jo. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. In its development, Shopee has an obligation to its consumers in terms of consumer protection according to the provisions in Article 4 jo. Article 62 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Shopee violates the security of the network which is already in the provisions of POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information and Technology-Based Lending and Borrowing Services which is the basis for the regulation of the Pay Later system.
Shopee Pay Later yang merupakan fasilitas kredit juga merupakan salah satu jenis Fintech atau Financial Technology dengan istilah Fintech lending atau disebut juga dengan Fintech Peer-to-Peer Lending, yang merupakan metode pembayaran dengan sistem peminjaman secara online tanpa harus memiliki rekening bank. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, peneliti menemukan kasus terkait kurangnya perlindungan konsumen terhadap pengguna aplikasi Shopee Pay Later yaitu saudari Fitri Yeni Prihandono dengan terjadinya peretasan akunnya. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 30 Ayat 3 jo. Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perkembangannya, Shopee memiliki kewajiban terhadap konsumennya dalam hal perlindungan konsumen sesuai ketentuan dalam Pasal 4 jo. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Shopee melanggar keamanan jaringan yang sudah ada dalam ketentuan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Teknologi yang menjadi dasar pengaturan sistem Pay Later.
References
Agung Pujiaton. (2018). Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Privasi Konsumen di Era Ekonomi Digital . Ilmiah Bijak.
Anggraini, S. P., & Iskandar, H. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater. PLENO JURE, 11(1). https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.701
Annur, C. (2022, January 12). Shopee Paylater, Layanan Paylater Paling Banyak Digunakan pada 2021. Databoks.
dan Kebutuhan Pembaruan, U., & Djafar, W. (n.d.). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm.
Dewi, V. M. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Konsumen Yang Dilakukan Oleh Pihak E-Commerce. In Jurnal Kertha Desa (Vol. 10, Issue 11).
GISI. (2023). Denda Shopee Paylater 2023 : Penjelasan & Cara Bayar Denda. Idekredit.
Gita Lestari, M. A., & Rudy, D. G. (2022). Keabsahan Shopee Paylater Sebagai Financial Technology Dalam Hukum Positif Indonesia. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 10(4), 772. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p05
Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 320–338. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6
IT. (22 C.E., August 3). Ingin Tahu Cara Kredit di Shopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee PayLater! Inspirasi Shopee.
Karmawan, I. G. M. (2014). Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis E-Commerce pada Perusahaan Amazon.Com. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 5(2), 748. https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2237
Kebijakan Privas. (n.d.).
Mansyur, A. M. D. dan G. E. (2005). yberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi.
Nirmalapurie, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek. Media Iuris, 3(1), 101. https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.19161
OJK. (2021). Ringkasan POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuang NonBank.
Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen. (n.d.). www.bloggerngalam.com.
Rahmatullah, I. (2021). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. ADALAH, 5(1), 11–20. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.19811
Yuniar, N. (2021, October 8). Shopee, E-commerce peringkat teratas di Indonesia. Antara.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Authors who publish in Varia Hukum agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
